Beranda Uncategorized Darurat Untuk Pemilihan Anggota BPK RI

Darurat Untuk Pemilihan Anggota BPK RI

BERBAGI

JAKARTA, 86News.co – Solidaritas Selamatkan BPK merupakan elemen publik yang fokus mencermati dan mengawasi jalannya seleksi calon Anggota BPK. Pada prosesnya, ternyata terdapat banyak dugaan pelanggaran yang berakibat fatal pada pemilihan Anggota BPK periode 2019-2024.

Sampai dengan saat ini, belum ada titik temu atau solusi untuk mengatasi kebuntuan dalam proses seleksi Anggota BPK, sehingga bisa dikategorikan dalam situasi “Darurat”.

Situasi darurat ini bermula dari manuver Komisi XI DPR yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU dan Tatib DPR, yaitu melakukan pemangkasan jumlah pendaftar melalui penilaian makalah. Padahal, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme seperti itu. Wajar apabila manuver tersebut mendapat respon dari masyarakat. Bahkan di internal DPR sendiri terdapat perbedaan pendapat.

Situasi darurat dimaksud karena waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan Anggota BPK terpilih sangat mepet. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) UU BPK, DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK. Itu artinya, tanggal 16 September 2019 DPR sudah harus menetapkan Anggota BPK terpilih. Karena Keppres Anggota BPK periode 2014-2019 dikeluarkan pada 15 Oktober 2014.

Sementara itu, di sisi lain DPR memerlukan pertimbangan dari DPD RI sebagai salah satu syarat sah untuk menetapkan Anggota BPK. Diketahui, sampai dengan Jumat tanggal 13 September belum ada tanda-tanda DPD akan melakukan uji kepatutan. Surat dari Pimpinan DPR RI justru merekomendasikan kepada DPD untuk melakukan uji kepatutan tanggal 16-18 September.

“Yang membuat pesimis, DPD konon menegaskan pihaknya akan melakukan uji kepatutan dengan syarat DPR tidak menetapkan Anggota BPK terpilih pada tanggal 16 September itu. Wajar bila DPD minta dihormati kewenangan konstitusionalnya.

Baca Juga :  Bupati Bersama Kapolres Ciamis Pantau TPS 02 Pilkades Cimari

Dari kronologi tersebut, Solidaritas Selamatkan BPK menengarai kemungkinan yang bakal terjadi:

Pertama, DPR akan melakukan voting pada 16 September dan sekaligus paripurna penetapan Anggota BPK terpilih. Tetapi, jika pilihan tersebut dilakukan, jelas menegasikan pertimbangan dari DPD. Tanpa adanya pertimbangan dari DPD hal tersebut melanggar UUD 1945 Pasal 23F ayat (1).

Kedua, DPR akan menunggu DPD melakukan uji kepatutan sesuai jadwal yaitu tanggal 16-18 September. Jika pilihan ini diambil, maka kemungkinan voting dan penetapan Anggota BPK terpilih akan mundur. Konsekuensinya, DPR menabrak Pasal 14 Ayat (4) UU BPK, karena melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh UU, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK.

Ketiga, DPR akan meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan tujuan meminta “perpanjangan waktu” karena kegentingan yang memaksa. Sehingga pemilihan Anggota BPK nanti akan dilaksanakan oleh Anggota DPR periode baru.

Apapun pilihan kemungkinan yang akan diambil oleh DPR, semua memiliki konsekuensi dan risiko. Kita akan lihat bagaimana Parlemen menyikapi pemilihan Anggota BPK yang sudah berada di ujung tanduk ini. (*)

Facebook Comments