Mengenai PHK Sepihak, PT. Central Mega Kencana Berikan Hak Jawab

  • Whatsapp
Gedung PT Central Mega Kencana (Dok Net)

JAKARTA, 86NEWS.CO — Keberatan atas berita yang berjudul “PT. Central Mega Kencana Melakukan PHK Sepihak Kepada 5 Karyawannya” yang diunggah pada 4 Juli 2020, PT. Central Mega Kencana memberikan Hak Jawab dengan Surat yang bernomor 003/SKE/HJ-86NEWS/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang dilampirkan Copy perjanjian bersama dan daftar karyawan yang menandatangani Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja karena Pandemi Covid-19.

Kami sampaikan terima kasih atas hak jawab kepada redaksi kami sebagai bahan keseimbangan dalam liputan bagi para pembaca terkait ketenagakerjaan dengan diunggahnya artikel pada portal online 86news berjudul : PT Central Mega kencana Melakukan PHK Sepihak Kepada 5 Karyawan.

Dimana isi Surat Hak Jawab PT. Central Mega Kencana menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait Semua karyawan yang berakhir hubungan kerjanya menerima THR Tahun 2020 secara penuh dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) (3) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan untuk  5 (lima) orang pengurus inti Serikat Pekerja KEP turut di PHK yang di Indikasi sebagai tidakan union busting atau pemberangusan serikat pekerja dan pelanggaran atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang berdasarkan Perundingan bipartit bahwa PT CMK menerangkan menolak PHK 1 (satu) kali ketentuan karena 2 (dua) orang karyawan itu menuntut kopensasi tambahan dan sekiranya segala upaya terbaik sudah dilakukan dan masih menemui jalan buntu (deadlock), maka langkah yang sebaiknya dilakukan adalah dengan mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Demikian hak jawab kami muat dalam link pemberitaan yang sama. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Redaksi

Penayangan Hak Jawab ini adalah bentuk komitmen 86news dalam menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) dan Kode Etik Jurnalistik (Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/2006) serta Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang pedoman pemberitaan media.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.