Kapolda Papua Dan Kapolres Merauke Patut Di Apresiasi

  • Whatsapp

Papua, 86News.co – Melihat Dinamika berdemokrasi yang terjadi di Papua saat ini tentu harus ada pengertian serta pembelajaran bagi masyarakat serta lembaga – lembaga negara yang mewakili suara representatif orang asli Papua dalam hal ini Majelis Rakyat Papua ( MRP ), MRP terbentuk dan lahir dari rahim UU Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 untuk Papua , embrio MRP adalah Pasal 77 UU 21, MRP adalah lembaga kultural yang memperjuangkan harkat , martabat, perempuan dan adat masyarakat asli Papua tetapi tentu dalam bingkai NKRI sesuai pasal 23 UU nomor 21 tahun 2001. Untuk urusan poitik MRP sama sekali tak memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah politik. Salah satu agenda MRP tentu adalah Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) , dan ada 2 bagian yang di perjuangkan MRP saat ini yaitu.

1. RDP Wilayah ( RDP W ) yang di laksanakan di 5 Wilayah adat untuk Papua dan 2 Wilayah adat untuk Papua Barat, hal ini dilakukan agar dapat menyerap aspirasi rakyat Papua terkait implementasi otonomi khusus di Papua.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDP U ) yang akan mengeluarkan rekomendasi dari aspirasi tiap wilayah adat.

Jika melihat Konteks MRP ini seharusnya MRP benar – benar berjuang untuk kepentingan rakyat di Papua, bukan malah MRP berjuang untuk kepentingan politis yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI , jika bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI maka MRP harus berhadapan dengan aparat penegak hukum di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Minggu ( 22/11/2020 ),

Saya melihat ada konteks berpikir yang sempit dari beberapa tokoh – tokoh intelektual di Papua dan Papua Barat tentang Polemik RDP ini, seharusnya kita bisa melihat fungsi dasar MRP di dalam tiap pasal – pasal UU 21 tahun 2001 yang mengatur MRP, dan kita bukan hanya mengeluarkan pernyataan yang sempit dan dangkal seperti pernyataan salah satu Advokat senior di Manokwari yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Kapolres Kabupaten Merauke AKBP Ir Untung Sangaji , M.Hum, seharusnya sebagai Advokat yang sudah paham dan mengerti hukum dengan berbagai undang – undang seorang advokat tak bisa meminta kepada Presiden untuk mencopot Kapolda dan Kapolres, saya pikir ini baru pertama kali terjadi di Papua dan Indonesia, seorang Advokat yang seharusnya menjadi mitra polisi dalam penegakkan hukum harus balik menyerang polisi dengan pemahaman dan pernyataan yang sangat dangkal.

Polisi itu adalah alat negara, polisi bertugas melindungi rakyat , menegakkan hukum, dan aturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk menjaga kedaulatan negara. Saya pikir Kapolda Papua dan Kapolres Merauke bukan orang yang bodoh, mereka mempunyai prestasi yang tak bisa di anggap enteng khususnya di bidang penegakkan hukum serta Kepolisian, tentu apa yang sudah di lakukan Kapolda Papua untuk mengeluarkan Maklumat Kapolda pada tanggal 14 November 2020 sangat jelas untuk kepentingan rakyat Papua , apa bila kita membaca Maklumat Kapolda Papua tersebut di sana sudah dingatkan untuk menjaga Kamtibmas, mematuhi protokol kesehatan, tidak melakukan kegiatan – kegiatan perkumpulan massa dan orang banyak, serta tidak melakukan tindakkan – tindakkan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan bangsa atau separatis, maklumat ini tentu harus di jalankan oleh Kapolres Merauke karena maklumat tersebut tidak hanya berlaku untuk masyarakat sipil saja, tetapi juga berlaku untuk aparat Kepolisian.

Apa yang di lakukan oleh Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji di Hotel Valentine Merauke saya pikir sudah tepat , AKBP untung tentu mempunyai data intelijen yang akurat dan terukur, saya pikir kita semua sudah tahu siapa itu AKBP untung Sangaji, bagi saya pribadi AKBP Untung Sangaji adalah seorang Pahlawan bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Saya ajak kita semua flassback kebelakang pada tanggal 14 Januari 2016 terjadi serangan teroris di sarinah Jakarta, dan ada seorang pria memakai baju putih tanpa menggunakan kevlar atau rompi anti peluru melawan para teroris sendirian , pria tersebut sempat di rekam oleh beberapa warga , dan saya sempat melihat video tersebut di media Youtube, sungguh keberanian yang luar biasa untuk melawan Teroris yang mengancam masyarakat, pria tersebut adalah AKBP Untung Sangaji, sungguh prestasi yang luar biasa, beliau ini punya rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara tentu dia tak bisa melihat hal – hal yang berbau separatis, ini yang harus di ingat oleh para pendukung kelompok separatis di Papua dan Advokat pendukung separatis bahwa AKBP Untung Sangaji bukan orang sembarangan yang bisa di copot atas perintah seorang Advokat.

Bukti – bukti bahwa peserta RDPW MRP wilayah Adat Animha di Merauke sudah jelas bertentangan dengan Negara, saya mendapat info dari Merauke bahwa pada saat penggeledahan oleh Polisi di Hotel Valentine , salah seorang peserta RDPW berinisial SN yang bersal dari Kabupaten Mappi kedapatan membawa sebuah dokumen kuning berupa buku berwarna kuning, dan pada hari jumat tanggal 20 November 2020, Polisi telah mengindentifikasi buku kuning tersebut dan ternyata buku kuning tersebut adalah PEDOMAN DASAR NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT ( NRFPB ), buku pedoman berwarna kuning tersebut di keluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Federal Papua Barat pada 19 Oktober 2011.

Adapun isi dalam buku tersebut adalah :

1. Uraian Struktur NRFPB

2. Visi dan Misi NRFPB

3. Majelis Adat NRFPB

4. Konstitusi NRFPB

5. Mata Uang NRFPB

6. Bahasa NRFPB

7. Legislatif NRFPB

8. Lembaga Yudikatif NRFPB

9. Tentara Papua NRFPB

10. Kementrian NRFPB

11. 7 wilayah provinsi atau negara bagian dan kepala negara – negara bagian NRFPB.

Dengan melihat isi dokumen kuning tersebut sudah jelas bahwa ada yang salah dengan MRP, berpikir ada oknum – oknum tertentu di dalam tubuh MRP yang bermain serta beraviliasi dengan kelompok – kelompok separatis di Papua, dalam dokumen kuning tersebut sudah jelas bahwa isinya akan di konversi menjadi suatu rekomendasi MRP dalam RDPU. Dalam Rekomendasi MRP nomor 1 tahun 2020 tanggal 28 Februari juga merupakan bukti nyata bahwa MRP mendukung kelompok separatis ULMWP.

Saya pikir apa yang di lakukan oleh Kapolres Merauke adalah hal yang tepat , dan patut di apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap keberanian beliau.

Saya sendiri telah mencatat beberapa catatan penting dari RDPW Animha di Merauke dan semoga catatatan ini membuka pola berpikir Advokat yang dangkal , yaitu :

* FORKORUS YOBOISEMBUT adalah Presiden NRFPB yang pernah di dakwa karena kasus makar dan pengibaran bendera bintang kejora di lapangan Trikora Abepura.

* Ada beberapa peserta RDPW Merauke yang reaktif , secara tidak langsung hal ini melanggar Maklumat Kapolda dan aturan protokol kesehatan, coba kita berpikir, misalnya jika ada peserta yang positif Covid – 19 maka hal ini akan menjadi cluster baru.

* Bukti Pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada setiap peserta RDPW yang menjad pertanyaanya adalah , uang tersebut untuk apa…?, dari pos angaran MRP yang mana uang tersebut..?, sedangkan MRP sendiri belum membayar tunjangan dan hak – hak para anggota MRP, saya pikir ini harus menjadi atensi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengecek aliran dana tersebut dalam tubuh MRP.

* Pada tanggal 15 November alat X Ray di Bandara Sentani mendeteksi uang cash dalam jumlah yang sangat besar yang di bawa oleh panitia RDPW ke Merauke, uang ini untuk apa…?, hal ini harus di periksa dengan jelas.

* Tim RDPW Animha melakukan pembohongan kepada keuskupan, tim RDPW ini mengaku akan meggunakan aula Vertenten Sai untuk kegiatan menggali sejarah dan budaya , padahal MRP akan melakukan kegiatan RDPW yang bermuatan politis, setelah mengetahui hal tersebut Bapa Uskup langsung mengeluarkan keputusan untuk menolak kegiatan RDPW tersebut. Saya rasa ini merupakan suatu PEMBOHONGAN YANG BESAR KEPADA TOKOH AGAMA DAN KEPADA PUBLIK.

MRP juga harus segera berbenah diri sesuai tugas pokok dan fungsi, sebab MRP adalah lembaga negara dan lembaga kultural , seharusnya MRP lebih fokus untuk 3 Fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan, sangat tidak etis jika MRP harus berpolitik untuk kepentingan sponsor, seharusnya MRP berpolitik untuk kepentingan rakyat Papua di dalam bingkai NKRI.

Ada beberapa pesan / Aspirasi saya sebagai anak muda asli Papua dan juga mewakili teman – teman saya kepada Bapak Presiden Jokowi :

a . Bapak Presiden tolong perintahkan KPK, Kapolri, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit menyeluruh seluruh penggunaan dana otonomi khusus di Papua sehingga ada trust atau kepercayaan rakyat Papua kepada Bapak dan Negara. Negara harus adil dan hadir sebagai orang tua bagi rakyat Papua, Papua juga adalah Indonesia.

b. Bapak Presiden Jokowi jangan dengarkan aspirasi – aspirasi yang dangkal dari praktisi hukum atau advokat yang mengatasnamakan HAM dan rakyat Papua untuk mencopot Kapolda Papua dan Kapolres Merauke, kami di Papua masih membutuhkan kaka – kaka pemberani seperti Irjen Pol Paulus Waterpauw dan AKBP Untung Sangaji.

Semoga Kedepannya Papua dan MRP menjadi lebih baik, semoga kedepannya oknum – oknum tertentu di dalam MRP bisa menjadi lebih baik lagi dan bersedia di audit untuk menjadi contoh transparansi bagi rakyat Papua. ( anton )

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.