Ketua JSDI : Sekolah Bukan Bisnis, Jangan Dikenakan PPn

  • Whatsapp

Jakarta, 86News.co – Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendidikan Indonesia. Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Ramli Rahim mengatakan, pengenaan PPN itu berpotensi menaikkan jumlah pelajar yang putus sekolah.

“Angka putus sekolah kita cukup tinggi, buat apa dipajaki? Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan kan? ” kata Ramli kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Pada 2020 saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat jumlah siswa SD sampai SMA yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 tembus 157 ribu orang.

1. Sekolah bukan bisnis
Sekolah Mau Kena PPN, Asosiasi Cemas Banyak Siswa Putus Pendidikan.

Ramli yang juga seorang guru sekaligus pendiri Ranu Harapan Islamic School pun menyayangkan wacana tersebut.

“Kelihatannya pemerintah lagi kelimpungan ya. Terlalu banyak persoalan sampai semuanya harus dipajaki. Kemarin kami pikirnya yang mau dipajakin hanya sembako. Ternyata sampai ke pendidikan juga mau dipajakin,” tuturnya.

Menurutnya, sekolah bukanlah bisnis yang wajar untuk dikenakan pajak. Apalagi, banyak yayasan yang membuka jasa pendidikan dengan sukarela.

“Jadi ini pemerintah seolah-olah bahwa pendidikan itu sudah jadi bisnis. Padahal keterlibatan masyarakat itu sebenarnya dalam rangka mendukung pemerintah. Bayangkan yayasan-yayasan yang hidup segan mati tak mau, tapi tanpa mereka juga tidak ada sekolah di tempat itu. Kemudian dipajaki pula sama pemerintah? Ya semakin repot saja kita,” terang Ramli.

2. Masyarakat terbebani
Sekolah Mau Kena PPN, Asosiasi Cemas Banyak Siswa Putus Pendidikan.

Ramli mengatakan, jika untuk memperoleh pelayanan dari jasa pendidikan termasuk sekolah harus dikenakan PPN, maka masyarakat akan terbebani.

“Sebenarnya yang diberatkan itu bukan instansinya, tapi yang diberatkan masyarakat yang mau sekolah. Karena kan pasti dilimpahkan ke masyarakat, yang mau sekolah menanggung, atau orang tua mereka, atau dia sendiri yang menanggung biaya yang dibebankan pemerintah kepada mereka,” papar dia.

3. Jasa lain yang mau dikenakan PPN
Sekolah Mau Kena PPN, Asosiasi Cemas Banyak Siswa Putus Pendidikan

Selain pendidikan, ada beragam jasa lain yang dihapus dari daftar jasa tidak kena PPN dari pemerintah, alias direncanakan untuk dikenakan PPN.

Mereka di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

Jasa lainnya yang dihapus dari daftar tidak kena PPN lainnya adalah jasa tenaga kerja.

Kemudian ada juga jasa telepon umum menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Jasa-jasa tersebut sebelumnya pernah mendapatkan kebijakan bebas dari pungutan PPN. (Red/AW)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.