Hakim PN Rantau Prapat Dinilai Tak Netral Diduga Ada Intervensi Dalam Memutus Perkara Prapid

  • Whatsapp

LABUHANBATU, 86News.co – Sidang pra peradilan (Prapid) di pengadilan Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu yang di ajukan oleh Aipda GS karena menjadi tersangka di Polres Labuhanbatu karena di tuduh melakukan penipuan dan atau menggelap kan uang 180 juta rupiah sesuai dengan laporan polisi atas nama Erna Boru Sinabang dengan nomor LP/ /464/IV/2020/SPKT/RES-LBH tanggal 07 April 2020.

Pasal nya, Meski menerima keputusan Hakim Jhon Malvino SH yang menyatakan kalau permohonan Prapid di PN Rantauprapat di tolak.

Penasehat Hukum (PH), dari Aipda GS yakni Dayu Putra SH, Menilai putusan itu dianggap tak netral dan diduga ada intervensi dalam memutus perkara tersebut (Ditolak). Ungkap Dayu pada wartawan usai putusan persidangan, Rabu (14/07/2021) yang lalu.

Masih Kata Dayu, Walaupun demikian, Pada prinsipnya saya menghargai putusan hakim sekalipun tidak sesuai dengan harapan dan pendapat hukum.

” Sebab, dalam sidang para saksi yang dihadirkan Aipda GS cukup lengkap berikut barang bukti bahwa personel Polsek Silangkitang itu semua nya dengan tegas diatas sumpah.

” Pertama, Aipda GS sama sekali tidak terlibat urusan bisnis istrinya, Hilda Oktora Boru Sitanggang dengan Erna Boru Sinabang atas usaha pinjam meminjam uang.

Kronologi kejadian, Hilda Oktora Boru Sitanggang hanya sebagai penghubung atas pinjaman yang diajukan Antoni, warga Jalan Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, Erna Boru Sinabang, mentransfer ke rekening kerabat Antoni sebesar Rp180 juta dikarenakan rumah Antoni jauh dipedalaman agar uang segera sampai,” Kata Dayu.

Kemudian, munculah kwitansi palsu pinjaman yang ditandatangani oleh Aipda GS dan Hilda Oktora Boru Sinabang yang dipalsukan oleh Erna Boru Sinabang pada 25 Juni 2015. Padahal dari bukti kwitansi palsu sudah dinyatakan Puslabfor Polri Cabang Medan menegaskan tandatangan Aipda GS dan istrinya, Hilda Oktora Sitanggang dinyatakan non identik atau palsu.

Namun, Polres Labuhanbatu dimana institusi Aipda GS mengabdi justru menjadikannya sebagai tersangka. Bahkan pada tanggal kwitansi 25 Juni 2015, Aipda GS sedang menjalani therapi patah tulang di Medan akibat kecelakaan selama sebulan lebih ditemani istrinya Hilda Oktora Boru Sitanggang.

Atas putusan Hakim PN Rantauprapat, Jhon Malvino SH, Kuasa Hukum Aipda GS, Dayu Putra SH menilai ditolaknya permohonan kliennya oleh hakim dianggap keliru.

” Apalagi dalam persidangan Antoni mengakui pinjaman uang tersebut termasuk kesaksian dukun patah yang turut dihadirkan dilengkapi dengan buku daftar pasien yang diperlihatkan di persidangan.

Namun demikian, Menurut pendapat kita, hakim sebenarnya telah keliru dalam mengkonstatir fakta yang menyebabkan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum,” tegas Dayu

Sebab, sambung Dayu Putra, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kesamaan bukti pada laporan pertama dan kedua.

“Sehingga permohonan kita seharusnya dikabulkan. Adanya kesamaan bukti pada laporan pertama yang di SP3-kan dengan laporan kedua pelapor telah sangat gamblang diterangkan oleh penyidik yang dijadikan saksi dalam perkara ini,” paparnya.

Selain itu sambungnya, juga dapat dilihat dalam bukti surat termohon, yaitu bukti surat berupa laporan polisi.

” Dimana pada uraian singkat laporan, diterangkan yang menjadi pokok permasalahan diantaranya ialah mengenai pinjaman uang sebesar Rp180 juta berdasarkan kwitansi tanggal 25 Juni 2015. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Pelapor ketika diperiksa sebagai saksi di persidangan, menerangkan pinjaman Rp180 juta hanya sekali,” jelasnya.

Sementara, sambung Dayu, dalam surat Laporan Polisi baik pertama dan kedua sama-sama mempersoalkan pinjaman Rp180 juta tersebut. “Artinya, terdapat kesamaan bukti baik pada laporan pertama pelapor yang di SP3 dengan laporan keduanya. Begitu pula dengan keterangan penyidik, laporan pertama yang dijadikan saksi dalam perkara ini, menerangkan bahwa bukti surat yang tertera dalam laporan polisi memang awalnya cuma Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 09 Oktober 2020 tapi setelah berkas masuk ke penyidik, bukti yang diajukan, diperiksa dan disita ialah 12 kwitansi, termasuk kwitansi tanda terima uang sebesar Rp20 juta, Rp50 juta dan Rp180 juta serta surat keterangan ganti rugi tanggal 06 Maret 2010, yang menjadi objek penyidikan pada laporan kedua,” urainya.

Artinya, tutur Dayu, bukti pada laporan pertama dan kedua sama. Oleh kerena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bukti pada laporan pertama dan kedua berbeda adalah keliru.

“Adanya dua laporan polisi yang mempersoalkan hal yang sama jelas melanggar prinsip due process of law dan asas kepastian hukum. Lain dari itu, seandainya pun terdapat novum atau keadaan baru maka seharusnya laporan pertama yang sudah di SP3 dibuka kembali, bukan buat LP baru terhadap hal yang sama,” jelasnya.

Begitupun kata Dayu, ia tetap menghargai dan putusan hakim. “Terlebih lagi ada prinsip hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya ‘putusan hakim harus dianggap benar’ sampai ada putusan yang lebih tinggi membatalkannya,” tegas. (Tim)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.