JAKARTA, 86NEWS.co — Adanya indikasi carut marut terkait kasus Formula E yang berujung pada interpelasi yang dilakukan oleh Fraksi PDIP dan PSI. Kondisi tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengundang 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta yang belum melakukan interpelasi. Meski demikian masih ada kemungkinan 7 Fraksi tersebut melakukan interpelasi saat sidang paripurna nanti.
Melihat kondisi tersebut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Nusantara (MAKNUS), Malik AR menyebutkan bahwa kasus formula E yang ramai terkait komitmen fee harus dilihat dari hulu sampai hilir.
“Formula E ini mesti kita lihat dari hulu sampai hilir di regulasi dan keuntungan untuk warga Jakarta. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan warga Jakarta”, tutur Malik AR.
Dalam pandangannya Malik AR juga melihat BPK RI, PPATK dan KPK harus cek ke salah satu Bank internasional terkait aliran dana Formula E.
“Ada informasi Barclays Bank bisa menjadi jawaban apakah Formula E ini bermanfaat atau tidak untuk warga DKI Jakarta, dari situ bisa terlihat benang merah kasus Formula E ini,” pungkas Malik AR.
Selain itu Malik AR juga melihat harus ada pengusutan dari KPK kepada oknum yang diduga sebagai “kasir” Gubernur DKI Jakarta terkait proyek-proyek pembangunan dan perizinan di DKI Jakarta yang terpusat di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
“Benang merah kasus-kasus di DKI Jakarta juga bisa ditelusuri dari oknum yang diduga sebagai kasir gubernur yang sudah saya kantongi namanya berinisial HH, dari pemeriksaan oknum tersebut dapat terlihat aliran-aliran dana proyek-proyek di DKI Jakarta kemana saja” tutup Malik AR. (/ Deni Iskandar)
