DEPOK, 86News.co – Politisi Partai Perindo Gaffar Rizani menyebut persoalan tahunan pada proses Pemerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Negeri di kota dengan urbanisasi dan penduduk yang padat adalah bukti bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak mampu mengambil langkah strategis dalam menuntaskan persoalan PPDB Sekolah Negeri di Indonesia.
“Setiap tahun pada proses PPDB kita selalu dengar masalah pada sistem tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua calon siswa dan calon siswa sampai harus melakukan aksi demonstrasi. Tentu itu merupakan preseden buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia”, Pungkas Gaffar
Politisi Muda Partai Perindo menyebut, polemik yang terjadi pada saat proses PPDB di perkotaan diduga kuat lantaran terjadinya penggelembungan jumlah siswa oleh permainan para oknum pemerintahan, penyelenggara pendidikan, pejabat daerah, hingga aparat diluar penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online,
Ia menjelaskan, penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online itu kan meliputi 4 (empa) kriteria yakni; Pertama Jalur Prestasi. Kedua Afirmasi masing-masing Kouta 15%,, selanjutnya, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dengan Kouta 5%, terkahir Jalur Zonasi yang memiliki Kouta 65%,
Lanjut, ia menjelaskan, dari ke-empat komposisi yang menjadi standar PPDB SISTEM ONLINE tak pernah selesai permasalahannya, ditambah adanya Jalur Siluman (offline) atau banyak dikenal dengan “jalur optimalisasi” yang melibatkan oknum-oknum melakukan praktik jual beli bangku siswa sekolah. Adanya indikator suburnya kegiatan transaksional jual beli kursi yang mengarah kepada Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR) secara terstruktur,
Gaffar Rizani menilai, hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, pengendalian serta kebijakan yang tidak ter-ukur ini ditambah kurangnya sekolah negeri khususnya di perkotaan sehingga penyerapan jumlah siswa tidak maksimal,
Gaffar Rizani Politisi Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) 5 Cilodong-Tapos berharap, Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi menyelamatkan sistem pendidikan dari tangan oknum pejabat-pejabat yang memiliki mental korup, karena sistem pendidikan merupakan fundamental.
“Sebagai stakeholder Kemenristekdikti dapat berkolaborasi dengan Kepala Daerah dan Dinas Setempat untuk segera mungkin mencari solusi guna menyelsaikan polemik PPDB yang terus berulang”, kata Gaffar,
Dalam pesan penutupnya, Gaffar Rizani juga mendorong kepada APH untuk menghentikan dugaan mengenai suburnya praktik Korupsi, Pungli dan Gratifikasi pada proses PPDB, (Ri)
