Pemdes Kiarajangkung Gelar Musdes Penetapan Prioritas DD Tahun 2024, Penetapan KPM BLT dan Pembanguna Desa Tahun 2025

banner 468x60

Tasikmalaya, 86news.co – Dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa yang terencana dan berkesinambungan, Pemerintah Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa bertempat di Gor Desa. Adapun agenda musyawarah yaitu untuk Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2024, Penetapan KPM BLT Desa tahun 2024 dan Penetapan prioritas Pembangunan desa Tahun 2025.

Musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua BPD dan dihadiri oleh Kepala desa Kiarajangkung Asep Wawan beserta Perangkat desa, Sekmat, BPD, LPM, Babinsa, RT/RW serta Tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat.

banner 336x280

” Dana desa di tahun 2024 karena dananya itu berkurang tidak sesuai ekspetasi, saya mengasumsikan bahwa di tahun 2024 itu dana desa bertambah siknipikan ternyata sangat dibawah, tapi penambahan ada untuk dana desa, tahun ini ada 6 juta, kemarin 904 juta sekarang 910 juta tapi belum memenuhi target, target pembangunan yang sudah di rencanakan ” Ungkap Kepala desa Kiarajangkung Asep Wawan.

” Diantaranya penuntasan stunting,honor kader, honor guru madrasah, guru ngaji dan guru paud. Pembangunan prioritas yang di utamakan pisik, yang dari ketahanan pangan itu sudah jelas ada, tapi yang lain diantaranya, sebetulnya bukan prioritas tapi kebutuhan di kampung, untuka mempertahankan budaya tradisional, ada komitmen dengan para kepala dusun untuk mensuport, mendukung kegiatan budaya tradisional di kampung, 10 juta menjadi 4 juta satu kampung, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang 4 juta itu akan tetap dimanfaatkan untuk apa saja yang penting menunjang kesenian tradisional yang ada dikampungnya masing”.

Prioritas penanganan narkoba, bahkan yang OP pemdes untuk menunjang kegiatan kepala desa, diserahkan kekampung masing-masing, diantaranya untuk menunjang kegiatan agustusan 2 juta/kampung. Sekurangnya yang 17 juta itu kami manfaatkan untuk kegiatan di desa diantaranya untuk penyelenggaraan agustusan. Jelasnya

Lanjtanya Asep, untuk BPJS ketenaga kerjaan RT,RW dan BPD ditanggung oleh desa, diantaranya untuk BPJS keselamatan kerja dan kematian itu semua ditanggung oleh APBdes, jadi tidak membebankan kepada RT,RW dan BPD, khusus untuk BPJS ketenaga kerjaan, karna BPJS kesehatan itu sudah punya atau memiliki, pungkasnya.

Bd86**

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *