Pekerja Buruh DPC KSPSI Garut Turut Serta Aksi Kembali di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

Berita, Uncategorized439 Dilihat
banner 468x60

Garut, 86News.co – Harapan pekerja/ buruh terus menggema di halaman gedung DPRD provinsi jawa barat 20 Maret 2024 ini, gabungan serikat Pekerja/butuh se-jawa barat ini terus menyuarakan tentang kenaikan upah pekerja/buruh dengan masa kerja di atas atau lebih satu tahun bekerja.

Pada prinsifnya kami meminta kenaikan upah ini semata mata untuk kesejahteraan dan meningkatkan daya beli, sebab buruh bukan mengemis anggaran kepada pemerintah melainkan hanya satu permintaan tulisan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yang pernah di lakukan oleh gubernur sebelumnya.

banner 336x280

Sekali lagi Andri Hidayatullah menegaskan bahwa kaum Buruh tidak pernah merugikan kas negara kecuali menguntungkan bagi perekonomian nasional, kontribusi kami pada negara sangat lah besar, masa tak ada penghargaan dari negara kepada kaum buruh.

Andri Hidayatullah selaku ketua DPC KSPSI Kab Garut mengatakan buruh berharap kepada DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan rakyat Jawa Barat dapat membantu merealisasikan tuntutan pekerja/buruh Jawa Barat agar Pj Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang pengaturan Upah Untuk Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 Tahun atau lebih, dengan nilai kenaikan minimal sebesar 5,37% s/d 15% dari UMK 2024.

Ketua DPC KSPSI Kab, Garut juga meminta kepada Pemprov JABAR agar Garut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah propinsi Jawa Barat karea upah di kabupaten Garut sangat rendah yang menyebabkan kemiskinan meningkat, IPM menurun, stanting meroket itu karena upah di Garut tidak mampu memberikan nilai nilai kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

Apabila Pj Gubernur tetap tidak mau merespon, maka DPRD Provinsi Jawa Barat harus bersikap dan berpihak pada pekerja/buruh agar mereka DPRD sesuai fungsi dan kewenangannya harus merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan dan mengganti Pj Gubernur Jawa Barat yang tidak merepresentasikan kepentingan kesejahteraan.

Saya sangat prihatin dengan PJ gubernur jawabarat yg tidak menggubris kepentingan kaum buruh ini, tak semestinya Mendagri merekomendasikan sosok PJ yang tak mempunyai nurani, entah apa yang ada di benak pj gubernur sampe enggan menerbitkan keputusan seperti yang di lakukan selama 2 tahun berturut turut oleh gubernur sebelumnya, sekalipun kita blm mendapatkan hasil yang kita harapkan tetap kita akan konsisten dan kita akan berkelanjutan menuntut hal yang sama.

“Sekalipun kita tadi bertemu dengan pimpinan DPRD provinsi Jawa dan PJ gubernur ternyata hanya isapan jempol belaka bahwa PJ gubernur masih tetap enggan menerbitkan surat keputusan kenaikan upah pekerja di atas satu tahun,ingat kami akan turun kembali dengan kekuatan penuh,”pungkas Andri

MUKRIN

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *