Pither Ponda Barani, Menanggapi Mutasi Pejabat Toraja Utara

Berita, Uncategorized768 Dilihat
banner 468x60

Toraja Utara, 86News.co – Pither Ponda menyikapi kompresi pers Bawaslu Kabupaten Toraja Utara siang tadi, Senin, 25 Maret 2024 , sekaitan dengan pelantikan pejabat, yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini Bupati Toraja Utara pada Jumat 22 Maret 2024 lalu.

Langkah hukum terbaik adalah Bupati Toraja Utara, segera Membatalkan Mutasi tersebut, aturan dan sanksinya sudah jelas, pembatalan ini guna mencegah kerugian bagi negara dan ASN serta Bupati sendiri jika ingin maju pada Pilkada Toraja Utara 2024.

banner 336x280

Pembatalan tersebut mengembalikan ASN pada posisi mereka masing – masing seperti semula.

Pembatalan juga menganggap mutasi tersebut tidak pernah ada.

Pither menjelaskan bahwa PKPU Nomor 2 Tahun 2024 itu jelas bahwa Penetapan calon itu pada tanggal 22 September 2024.

Sekaitan dengan Pelantikan Pejabat dan aturan itu untuk Petahana, dan Petahana itu pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati ,Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota.

Pada tahapan selanjutnya tentu Petahana juga akan terikat pada ketentuan dan aturan yang berlaku seperti undang-undang dan siapa saja yg akan maju nantinya.

Informasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang ditindaklanjuti dalam bentuk imbauan kepada Pemerintah Toraja Utara dalam hal ini Bupati. “Yang di layangkan dalam bentuk surat imbauan pada tanggal 22 Maret 2024 terhadap hal-hal tersebut.

Jadi pelaksanaan tugas Bawaslu memberikan bentuk-bentuk imbauan sekaitan dengan aturan yang ada.

“Imbauan itu merupakan suatu perwujudan dari pada upaya pencegahan dari Bawaslu,”terang Ketua Bawaslu Toraja Utara.

Dia juga menjelaskan bahwa Bupati atau Petahana yang akan maju kembali sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dan apabila melakukan mutasi atau pelantikan pejabat harus ada ijin dari Menteri, ini aturan jelas ya dalam Udang-Undang bagi Petahana yang kembali maju pada Pilkada.

“Bahwa kami dari Bawaslu akan melakukan kajian Hukum dan itu terus berjalan apakah ada pelanggaran administrasi, karena kami tidak secepat itu mengambil kesimpulan-kesimpulan tanpa kajian hukum,”

Ditambahkan Pither bahwa jika ada muncul tafsir-tasir di masyarakat, menafsirkan, tapi tafsir hukum harus ada dasar,”pungkas Pither.

Berikut Kutipan Pasal 71, UU Nomor 10 Tahun 2016 :
1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

5. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red/David)

Sumber : lepongannews.com

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *