Dua Oknum Kejari Tana Toraja Cabang Rantepao Diduga Bertindak Sewenang-wenang Terkait Kasus Korupsi Proyek

Berita, Uncategorized1227 Dilihat
banner 468x60

Toraja Utara, 86News.co – Ghemaria Parinding, SH, MH selaku Pengacara Buyang Tangke Arung, ST. dan Ir. Agustinus Tomi Rantepasang, hari Senin 01 April 2024 menggelar konperensi pers terkait dugaan kasus tindak Pidana Korupsi terhadap kliennya tersebut.

Menurut Ghemaria adapun kronologis kejadian Pada Tahun anggaran 2018 Perusahaan kliennya PT Karunia Agusti Persada memenangkan tender Pelelangan Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan Bangkele Kila-To To’ Yasa senilai Rp.7 M 2 JT 621 ribu.

banner 336x280

“Dalam pelaksanaan pekerjaan ini menurut Ghemaria, ada pekerjaan tambah kurang (CCO) yang dituangkan dalam Amandemen Perjanjian 1 (Amandemen kontrak 1) akibat dari adanya pekerjaan tambahan berupa galian batu (breaker) sebanyak 354,14 meter kubik, menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu yakni tgl 22 Desember 2018, sehingga ada perpanjangan waktu dari tgl 23 Desember 2018 sampai dengan 10 pebruari 2019 sebgaimana yang disepakati dalam amandemen Perjanjian dua (Amandemen kontrak II),”ungkapnya.

Dikatakannya dalam pelaksanaan pekerjaan ini didampingi pula Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri TANA Toraja, yang setiap saat mengawasi dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini sehingga dapat selesai tepat waktu dengan tetap menjaga kwalitas dan kuantitas/volume sesuai kontrak.

“Selain Tim P4D pekerjaan proyek ini juga diawasi oleh Konsultan pengawas dan tidak pernah ada teguran mengenai mutu pekerjaan dan volume sesuai dengan kontrak, urai Ghemaria seraya menambahkan bahwa selama pekerjaan berlangsung hanya ada teguran menyangkut keterlambatan,”kata Ghemaria,

Seraya menambahkan bahwa setelah pekerjaan selesai sesuai hasil pemeriksaan, konsultan pengawas dan direksi teknis terhadap hasil pekerjaan serta persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam kontrak, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak serta pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan Bangkele Kila – To’ Yasa mengenai kesesuaian volume dan spesifikasi teknis sesuai yg tertuang dalam kontrak dan amandemen kontrak sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan yang diketahui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), disebut bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai 100%, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak.

Sedangkan kekurangan bersufat minor akan tetap menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan nomor 1/BAHP/DAK-BT/DPUPR-TU/I/2019 tgl 8 Januari 2019, kemudian dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan dari kontraktor pelaksana (PT KARUNIA AGUSTI PERSADA) Kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dijelaskan pula bahwa pada hari dan tgl yang sama diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) kepada pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas PUPR Tiraja Utara sesuai berita acara serah terima pekerjaan, tgl 8 Januari 2019.

Lanjut Ghemaria menjelaskan bahwa setelah serah terima pekerjaan kepada pengguna anggaran maka hasil pemeriksaan BPK RI atas belanja infra struktur thn. 2018 tgl. 27 mei 2019 khususnya pekerjaan peningkatan jalan Bangkelekila – To’ Yasa thn anggaran 2018, tidak ada kelebihan bayar akibat kekurangan volume seperti pada pekerjaan jalan poros lainnya, melakukan hanya Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak

Setelah ada pemberitahuan PPK tentang laporan hasil temuan pemeriksaan BPK RI maka menurut Pengacara Senior Toraja itu, dengan etiket baik kliennya Ir. Agustinus Tomi Rantepasang langsung membayar denda sesuai temuan BPK sebesar Rp 10.666.392,31.

Ghemaria juga menjelaskan bahwa Jaksa Yoga Pradila Sanjaya,SH,MH selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri TANA Toraja di Rantepao berkali kali memanggil kliennya Agustinus Tomi Rantepasang selaku kontraktor secara lisan melalui Kadis PUPR Toraja Utara pada waktu itu.

Namun karena kliennya yakin bahwa hasil pekerjaan proyek tidak bermasalah maka panggilan tersebut tidak dipenuhi dan akhirnya jaksa yoga Pradilla Sanjaya membuat scenario bahwa berdasarkan laporan masyarakat, pekerjaan jalan Bangkele Kila-To To’yasa thn. 2018 diduga terjadi tindak pidana Korupsi maka Jaksa Yoga Pradilla Sanjaya memerintahkan jaksa Riando Tuwaidan, SH, melakukan telaan atas laporan tersebut.

Kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan tgl 12 juli 2019 dengan alasan bahwa benar telah terjadi pengurangan volume pekerjaan Rabat beton sesuai kontrak tanpa dasar yang sah melainkan secara kongkalikong dengan PPK.

Namun karena klien nya tidak merasa berbuat seperti yang disangkakan, maka kliennya menepis saran dan masukan dari Kadis PUPR Toraja Utara agar menemui jaksa Yoga Pradilla Sanjaya dan melakukan pendekatan namun kliennya malah menantang praktek kesewenang wenang jaksa Yoga Pradilla Sanjaya dan menanyakan masyarakat mana yang melapor dan kenapa tidak diperiksa dan di BAP ? dan apa dasar saudara jaksa penyidik melakukan penyelidikan dan menyimpulkan ada pengurangan volume pekerjaan rabat beton tanpa dasar yang sah?

Pada bagian lain keterangan Persnya Ghemaria menjelaskan bahwa karena praktek rekayasa jaksa ini mulai terkuak, maka secara diam-diam Ia mendatangkan tenaga ahli kontruksi dari Dinas PUPR Provinsi SulSel atas nama Ir. Haji Eddy Jaya Putra, MT dan melakukan pengukuran/pemeriksaan fisik dilapangan, lagi-lagi jaksa Yoga Pradilla Sanjaya membuat rekayasa seolah olah pengukuran dan pemeriksaan itu sudah dilakukan secara transparan dengan pura-pura membuat undangan kepada pejabat pembuat Komitmen (PPK) Buyang T Paembonan, pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Gusti P Lande, ST, Konsultan Pengawas Tomas Bunga,ST, dan kontraktor pelaksana Ir. Agustinus Tomi Rantepasang.

Undangan fiktif tersebut tertanggal 10 Desember 2019. Pengacara Ghemaria lebih jauh menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan pengukuran dilapangan dilakukan oleh ahli hanya mengacu pada kontrak awal dan tidak mau tau dengan pekerjaan tambah kurang, (CCO) sesuai amandemen kontrak 1 sehingga hasil pemeriksaan dan pengukuran tersebut ditolak oleh PPK, KONSULTAN PENGAWAS, KONTRSKTOR PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, karena TIDAK SESUAI FAKTA LAPANGAN dan menolak menandatangi berita acara hasil pemeriksaan dan pengukuran ahli.

Maka 2 bulan kemudian Jaksa Yoga Pradilla Sanjaya setelah terdesak oleh rekan’-rekan Pers mengenai hasil pengukuran dan pemeriksaan lapangan maka pada bulan Pebruari 2020, ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Provinsi SulSel mengeluarkan laporannya berupa laporan hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan jalan Bangkele Kila -To’yasa Kab. Toraja Utara oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toraja Utara THN 2020.

Dimana dalam laporan ahli tersebut disimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume dalam kontrak maupun amandamen kontrak sesuai jawaban Pra Peradilan bahwa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri TANA Toraja di Rantepao halaman 6 alinea ke 2 tgl 28 Nopember 2023 karena hasil laporan Pemeriksaan dan Pengukuran ahli tersebut tidak pernah diberikan kepada PPK, PPTK, KONSULTAN PENGAWAS dan kontraktor pelaksana hal mana sangat bertentangan dengan prinsip Transparansi, Acun
tabel, sampai jaksa Yoga Pradilla Sanjaya pindah tugas ketempat lain.

Kendatipun demikian menurut Ghemaria jaksa Yoga masih sempat mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan no print
02/P.4.26.8.2/Fd.1/05 tgl 06 mei 2020. Kemudian diganti Oleh Jaksa Deri Fuad Rachman, SH dan kembali klien saya dipanggil secara lisan oleh jaksa Deri dan diberi tahu tentang hasil pemeriksaan ahli kontruksi, namun klien saya menolak hasil pemeriksaan dan pengukuran tersebut karena hanya dilakukan.

Sepihak, tegas Ghemaria tanpa mengindahkan usulan PPK,Konsultan Pengawas, PPTK dan klien saya ungkap Ghemaria,seraya menambahkan bahwa Jaksa Deri Fuad Rachman, SH berjanji pihaknya akan membantu melakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang secara transparan namun ini ada biayanya untuk menurunkan ahli yang independen agar jelas benar tidaknya ada kekurangan volume, maka tanpa pikir panjang kliennya memberikan biaya untuk itu sebesar Rp. 20 juta namun sampe klien saya diyetepkan sebagai tersangka pemeriksaan dan pengukuran ulang yang dijanjikan itu tidak pernah dilaksanakan.

Diungkapkan pula bahwa Jaksa Deri Fuad Rachman, SH juga berungkali menyampaikan kepada klien saya bahwa beliau mau pindah tugas/ dimutasi ke Kab. Barru dan mau diapakan kasusmu ?

“Dalam pada itu klien saya Ir. Agustinus Tomi Rantepasang mengakui merasa adanya perlakuan yang tidak adil pada dirinya saat ia dipanggil dan bertemu dengan jaksa Deri Fuad Rachman,SH di kantor Kejaksaan Negeri cabang TANA Toraja di Rantepao telah banyak korban perasaan dan materi yang tak berkesudahan untuk dijadikan ATM BERJALAN,”kata Ghemaria.

Ghemaria selanjutnya mengatakan bahwa pada tgl 18 April 2022 kliennya diundang secara tertulis perihal bantuan permintaan data untuk membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pekerjaan peningkatan jalan Bangkele Kila-To”Yasa, dokumen tersebut menurut Ghemaria diambil tanpa memberikan tanda terima atau surat penyitaan.

Kemudian laporan ahli oleh Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toraja Utara THN 2020 dimana dalam laporan ahli tersebut disimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan volume dalam kontrak dan setelah 3 tahun 2020- 2923 baru dohonkan audit ke tim auditor inspektorat Toraja Utara untuk menghitung kerugian negara atas kekurangan volume tersebut dan pada tgl 26 Oktober 2023 baru tim auditor inspektorat Toraja Utara memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas kegiatan peningkatan jalan Bangkele Kila – To’ Yasa thn anggaran 2018 sebesar Rp. 892 JT 146 ribu lebih sesuai dengan surat laporan nomor 700.702/116/INSP/X/2023, tgl 26 Oktober 2023, yang menurut Pengacara senior Toraja itu bahwa penetapan adanya kerugian negara tersebut karena kliennya tidak memberi respon kepada jaksa Deri Fuad Rachman, SH ketika dipanggil untuk bertemu bliau, namun kliennya tidak merespon panggilan tersebut.

Sementara itu untuk menyandingkan data hasil temuan kejaksaan dilapangan terhadap adanya kekurangan volume pekerjaan, Pengacara Ghemaria didampingi konsultan, independen sejumlah LSM dan awak media telah turun lapangan mengukur dan menghitung benar tidaknya kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Bangkele Kila – To’yasa pada Senin, 25 Maret 2024. (Tim)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *