Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Garapan 533 hektar di Kohod Tak Mampu Dibuktikan Dua Saksi di Pengadilan Negeri Kota Tangerang

Berita, Uncategorized257 Dilihat
banner 468x60

Kota Tangerang, 86News.co – Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Garapan di Desa Kohod Kab Tangerang, hadirkan Saksi BAP dan Saksi Ahli Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Kota Tangerang dinilai kuasa hukum terdakwa tak membuktikan tuduhan.

Dua saksi yang dihadirkan di PN Kota Tangerang yaitu saksi yang ada di BAP, Aloy G Samosir yang juga sebagai mantan kuasa hukum terdakwa Hengki dan Hendra dan saksi ahli hukum pidana Prof. Jamin Ginting, SH, MH, M.KN.

banner 336x280

Mereka memberikan keterangannya di sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah garapan seluas 533 hektar di desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Selasa (21/05/2024).

Sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah garapan yang mendakwa Hendra dan Hengki yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nanik Handayani, SH,MH dengan perkara No. 594/Pod.B/2024/PN Tng atas nama Hengki dan No. Perkara atas nama Hendra No. 592/Pod.B/2024/PN Tng.

Menurut Kuasa Hukum Terdakwa, Muara Harianja SH, MH dua kliennya ini dilaporkan oleh Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin pada 15 Agustus 2023 di Polres Metro Tangerang Kota dengan tuduhan melanggar pasal 263 KUHP tentang membuat surat tanah palsu.

” Dipersidangan tadi, saksi Aloy yang merupakan saksi yang ada di BAP, memberikan kesaksian bahwa ia merupakan mantan kuasa hukum Hengki dan Hendra yang dulunya mendampingi kasus ini di Pra peradilan, ” jelas Muara Harianja, SH, MH.

Muara juga menegaskan kesaksian Aloy menguntungkan kliennya karena dia dulu yang membantu menyimpan dokumen kepemilikan tanah garapan para terdakwa.

” Dia juga yang memberi kesaksian bahwa surat tanah garapan yang dimiliki Hengki dan Hendra adalah asli karena dia yang menyimpan semua dokumen tersebut, apalagi Aloy tidak pernah liat adanya surat tanah garapan palsu,” ungkap Muara.

Sementara keterangan saksi ahli Prof. Jamin Ginting,SH,MH, MKN tidak menjelaskan secara khusus tentang perkara kasus dugaan surat tanah garapan seluas 533 hektar yang saat ini disidangkan di PN Kota Tangerang.

“Saksi ahli hanya menjelaskan secara umum saja tidak khusus membahas masalah tanah yang 500 hektar lebih ini di depan Majelis hakim, ” ujarnya.

Suasana Sidang menghadirkan saksi ahli hukum pidana, Prof Jamin Ginting, SH, MH, MKN Disinggung soal apa kerugian yang dialami pelapor yaitu Kades Arsin bin Asip sehingga dia sampai melaporkan Hengki dan Hendra ke Polres Metro Tangerang Kota, menurut Muara, ahli hukum pidana, Jamin Ginting justru membingungkan.

“Ia tidak mau menjawab tapi mendalilkan bahwa laporan polisi yang dilakukan pelapor dalam kasus ini karena alasan demi kepentingan dan ketertiban umum. Justru saya jadi bingung, ” ungkapnya.

Namun kata Muara, sekarang JPU , Eva Nababan, SH mengenakan pasal tuduhan ke kliennya hanya pasal 266 KUHP.

Dipersidangan Mantan Kepala Desa (Kades) Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Rohaman(52) juga hadir sebagai terdakwa juga yang dilaporkan oleh Arsin yang saat ini menjabat Kades Desa Kohod. (Wan)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *