PMPHI Desak Jokowi Klarifikasi Kasus Penguntitan Jampidsus oleh Oknum Densus 88

Berita, Pemerintahan136 Dilihat
banner 468x60

Jakarta, 86news.co – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyampaikan bahwa kasus penguntitan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, oleh oknum anggota Densus 88 telah menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat, mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi, meski secara langsung tidak melibatkan kedua institusi negara, tidak bisa dibiarkan berkembang di tengah masyarakat. Apalagi, ada isu menyerupai teror kepada salah satu lembaga negara itu.

banner 336x280

“Ini merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, agar segera memberikan klarifikasi,” ujar Gandi Parapat, Senin (27/5).

Gandi mengungkapkan, banyak spekulasi miring yang bermunculan di tengah kasus pembuntutan Jampidsus, Febrie Adriansyah, oleh oknum anggota Densus 88. Spekulasi ini bisa berdampak buruk di akhir masa kekuasaan dari pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

“Kita mengkhawatirkan persoalan ini berakhir pada pergantian Jaksa Agung Burhanuddin ST maupun Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kami tidak meyakini, Jampidsus, Febrie Adriansyah, dijadikan pengganti Burhanuddin ST,” katanya.

Gandi menyarankan, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk bertemu dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait isu penguntitan yang sudah berdampak negatif atas nama baik lembaga negara tersebut.

“Ini merupakan solusi paling baik dan positif guna mengantisipasi upaya menjatuhkan jabatan Burhanuddin ST maupun Listyo Sigit Prabowo dari lembaga yang sedang dipimpinnya. Kedua pimpinan lembaga penegakan hukum itu harus terlihat solid,” jelasnya.

Gandi mendorong Kapolri untuk mengusut tuntas guna mengungkap kebenaran di balik kasus penguntitan Jampidsus, Febrie Adriansyah, oleh anggota Densus 88. Ini penting dilakukan mengingat pengamanan Gedung Kejagung sudah melibatkan TNI.

“TNI – Polri merupakan saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan apalagi sampai dipecah belahkan. Jika ada oknum yang terbukti bermain di balik kasus ini maka harus ditindak tegas, bahkan jika perlu diajukan hingga ke pengadilan,” sebutnya.

(Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *