Kasus Dugaan Pemalsuan Tanah Garapan 533 Hektar di Desa Kohod, Pakuhaji Banyak Kejanggalan sampai Dikriminalisasi

Berita, Uncategorized182 Dilihat
banner 468x60

Kota Tangerang, 86news.co – Ada beberapa fakta kejanggalan yang terungkap dalam kasus dugaan pemalsuan tanah garapan seluas 533 hektar di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang.

Menurut Muara Harianja,SH,MH kuasa hukum terdakwa Hengky dan Hendra, kasus yang menimpa dua kliennya sengaja dipaksakan untuk diperkarakan melawan hukum, kata Muara saat memberikan keterangan pers, Selasa (5/05/2024).

banner 336x280

“Perkara tanah di Desa Kohod ini menjadi menarik perhatian karena rencana akan dilalui Jalan Tol dan masuk wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) yang merupakan Proyek Strategis Nasional,”ungkap Muara.

Untuk itulah, Muara mengungkapkan banyak kejanggalan dalam perkara tersebut sampai ke dua kliennya Hengky dan Hendra dikriminalisasi.

Menurut Muara, sebelum peperkara ini dilaporkan ke polisi di Polres Metro Tangerang Kota, beberapa orang suruhan sering menghubungi Hendra dan Hengky untuk melakukan pertemuan membahas apakah tanah garapan milik mereka mau dijual.

“Dalam beberapa kali pertemuan orang-orang ini mengajukan penawaran bervariasi dengan harga yang sangat murah,” terangnya.

Pertemuan negosiasi tersebut berlanjut dilakukan sejak dari tahun 2013 hingga 2023, namun masih tetap saja mereka mengajukan penawaran dengan harga yang sangat murah tetapi orang yang menghubungi Hendra dan Hengky berbeda-beda.

Lalu kata Muara, pada tahun 2021 Kepala Desa Kohod Arsin (Pelapor) juga pernah mengajukan kepada Hendra dan Hengky untuk menjual sebagian tanahnya yang mana tanah tersebut akan dibeli oleh orang lain.

Kepala desa, Arsin melakukan penawaran dengan harga yang murah adapun tanah tersebut dan rencananya akan dibeli oleh perusahaan / PT.

Karena Hendra dan Hengky ingin tanah tersebut dibeli secara keseluruhan, tidak ingin sebagian saja akhirnya tidak ditemukan kesepakatan.

Lalu tiba-tiba Kepala Desa Arsin melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota dan Hendra dan Hengky dipanggil dan diperiksa serta ditahan di Polres dengan tuduhan pemalsuan surat tanah pasal 263 KUHP.

Kepala Desa Kohod, Arsin melaporkan juga mantan Kepala Desa Kohod Rohaman, yang merupakan Kepala Desa seniornya selaku yang menerbitkan surat tanah dan surat keterangan garapan tanah timbul yang dioperalihkan dari para penggarap ke Hendra dan Hengky.

Hendra dan Hengky lalu dilaporkan oleh Kepala Desa Kohod Arsin ke Polres Metro Tangerang Kota dengan LP Nomor : LP/B1023/VIII/2023/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya dengan tuduhan surat tanah garapan dan surat keterangan garapan tanah timbul tersebut diduga palsu menurut pelapor, Arsin.

Padahal Kades Arsin sebelumnya juga pada tahun 2021 menandatangani surat tanah garapan milik Hengky dan Hendra yang pada saat itu mereka mendatangi Kades Arsin di kantor Kelurahan.

Kades Kohod, Arsin bin Asip Bahkan Rohaman mengatakan kepada wartawan jika Kades Arsin sebelum jadi Kades Kohod merupakan anak buahnya ketika Rohaman menjabat Kades Kohod.

” Dia juga ikut menandatangani surat tanah garapan milik Hengky dan Hendra dan diberi uang oleh mereka 18 juta. Tapi dia juga yang melaporkan saya dan Hengky dan Hendra ke polisi, ” kata Rohaman kecewa.

Kemudian di tahun 2023, Kades Arsin mengeluarkan surat pembatalan surat tanah garapan milik Hengky dan Hendra tanpa kejelasan. Tapi Arsin tidak menarik surat tanah garapan yang sebelumnya sudah ditandatangani itu.

” Surat tanah garapan seluas 533 hektar milik Hengky dan Hendra masih ada di mereka yang dititipkan di mantan kuasa hukumnya yang dulu Aloy, ” jelas Muara.

Terdakwa Hengky dan Hendra selama ditangani oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota tidak pernah menunjukan surat palsu yaitu berupa surat tanah maupun surat keterangan garapan palsu sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala Desa Arsin.

Kejanggalan dalam kasus ini, barang bukti yang dipakai oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah garapan hanyalah berupa fotokopi surat tanah garapan dan surat keterangan yang diperoleh dari Hendra dan Hengky.

“Penyidik Polres Tangerang Kota pun tidak pernah meminta contoh tanda tangan kepada Rohaman, Hendra dan Hengky untuk diuji di Labotarium Forensik, ” ujar Muara.

Ketika kasus ini ditanggani di Polres Metro Tangerang Kota, Hendra dan Hengky memakai pengacara bernama Aloy yang pada saat itu mengajukan Pra-peradilan ke Polres Metro Tangerang Kota namun ditolak Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Sejak kalah di Pra-peradilan keluarga terdakwa lalu mengganti jasa pengacara dengan pengacara baru yaitu Muara Harianja, SH, MH.

Muara Harianja lalu mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Metro Tangerang Kota dan dalam tempo berapa hari saja Polres Metro Tangerang Kota menjawab bahwa perkara sudah dikirim ke kejaksaan karena sudah P21.

” Aneh bin ajaib perkara dengan barang bukti seperti ini kok, bisa di P21 oleh Jaksa, ” kata Muara heran.

Ketika Kuasa Hukum terdakwa menindaklanjuti kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Hengky dan Hendra justru Jaksa buru-buru melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang.

Selain itu, kejanggalan yang terlihat dalam kasus ini seakan dipaksakan, kata Muara yaitu ketika Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, pada saat itu saksi pelapor (Kades Arsin) ditanya oleh dirinya tentang kerugian yang dialami Pelapor dan dijawab tidak ada kerugian yang timbul dan dialaminya atas perkara tersebut.

Ada juga kejanggalan lain yang paling tidak masuk akal menurut hukum adalah ketika sidang di lokasi kedua terdakwa Hendra dan Hengky tidak dihadirkan untuk menunjukan lokasi tersebut, ungkap Muara.

“Malah sebaliknya si pelapor Kades Arsin yang menunjukan lokasi tanah garapan milik Hengky dan Hendra yang ternyata salah tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya yaitu seharusnya ada di blok 2 dan 3 yang merupakan milik klien kami Hengky dan Hendra, ” jelas Muara.

“Kami menduga Kades lama terlapor Rohaman bersengkokol dengan Kades Arsin yang sama – sama menunjukan lokasi yang salah, ” bebernya. (Wan)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *