PJ. Bupati Palas Menghadiri Acara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Berita, Pemerintahan300 Dilihat
banner 468x60

Palas, 86News.co – Pemerintah kabupaten Padang lawas Pj. Bupati Dr.Edi Junaedi Hrahap, S.STP, M.Si, mengadakan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan menengah Daerah (KLHS – RPJMD) tahun 2024 – 2045 Jumat, 07 Juni 2024 bertempat di Hotel Grandika.

Adapun turut hadir dalam mendampingi sekda kabupaten padang lawas, Asisten ll drs. Marza Zeinova, MM. Mewakili Kapolres padang lawas, mewakili pabung padang lawas, para pimpinanan OPD kabupaten padang lawas dan tamu undangan lainnya.

banner 336x280

Dalam hal ini, Pj. bupati padang lawas dr. Edi Junaedi Harahap, S.STP, M.Si, yang diwakili oleh sekretaris daerah kabupaten padang lawas Arpan Nasution, S.Sos, secara resmi membuka acara konsultasi publik penyusunan dokumen lingkungan hidup strategis rencan pembangunan jangka pnjang (KLHS – RPJPD) kabupaten padang lawas tahun 2025- 2045 dan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah ( KLHS – RPJMD ) tahun 2025 – 2045.

Dalam sambutannya, sekretaris daerah kabupaten padang lawas menyampikan Apresiasi kepada lingkungan Hidup kabupten padang lawas yang telah menyelenggarakan kegiatan ini karena berkaitan dengan pentingnya melaksanakasn pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam kurun waktu terwujud.

KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis , menyeluruh , dn partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegratiskan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

Kegiatan kajian lingkungan hidup yang strategis ( KLHS ) yang dilaksanakan pemerintah daerah kbupaten padang lawas merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RPJPD tahun 2020 – 2045 agar dokumen kajian yang disusun telh dipastikan telah mengintegrasikan pembangunan yang dilakukan tidak ada satupun yang terlewatkan, tambahnya.

Hal tersebut selaras dengan uu nomor 32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 15 ayat 1 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelnjutan telah menjadi dasar dan integritasi dalam pembangunan
Suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program.” ungkap sekda. (Siregar)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *