Pj Bupati Garut Hadiri Audiensi Komisi II DPR RI terkait Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat

banner 468x60

KOTA BANDUNG, 86News.co — Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, turut hadir dalam audiensi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jawa Barat.

Audiensi yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024), membahas kesiapan pemerintah provinsi menjelang pemilihan yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

banner 336x280

Dalam pertemuan ini, rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, disambut oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, para Pj Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta perwakilan dari TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu.

Menurut siaran pers Humas Jawa Barat, Pj Gubernur Bey Machmudin menyatakan bahwa pihaknya telah siap menyelenggarakan Pilkada Serentak untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di 27 daerah di Jawa Barat. “Kita sudah menyampaikan kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024,” ujar Bey.

Bey menambahkan, Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan kewaspadaan terhadap wilayah yang berpotensi rawan konflik. Komitmen untuk mewujudkan pilkada yang lancar, aman, damai, jujur, dan adil menjadi prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Ada beberapa pesan yang memang kita harus tindaklanjuti, seperti netralitas ASN, kesiapan, dan kewaspadaan. Mereka menginginkan pilkada serentak di seluruh Jabar lancar, aman, damai, jujur, dan adil. Ini memang sudah menjadi komitmen kami,” ujar Bey.

Menjelang Pilkada Serentak, Bey juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap berita bohong, ujaran kebencian, dan isu SARA di media sosial. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat telah bekerja sama dengan Bawaslu dan kepolisian dalam mengawasi dan menindak konten yang berpotensi memicu konflik.

“Untuk pengawasan itu kita ada Bawaslu, kepolisian, dan Diskominfo juga dilibatkan,” tandasnya.

MUKRIN

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *