Rokan Hulu, 86News.co – Senator DPD RI dapil Riau H.Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, menggelar pertemuan dengan para penyuluh pertanian se-Kabupaten Rokan Hulu, di Zhe Cafe Selasa (31/12/2024).
Dipertemuan tersebut, para penyuluh menyampaikan berbagai aspirasi yang akan diperjuangkan oleh H.Abdul Hamid, S.Pi., M.Si
di Senayan, Jakarta. Sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Abdul Hamid berjanji akan memperjuangkan kepentingan petani di tingkat legislatif.
Abdul Hamid menjelaskan bahwa DPD memiliki tugas untuk memberikan usulan, pertimbangan, serta pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPR. DPD juga memiliki hak untuk mengusulkan perubahan terhadap RUU yang dinilai dapat mempengaruhi daerah, termasuk isu-isu terkait pertanian dan perkebunan.
Dalam pertemuan itu, beberapa penyuluh, seperti Pujihadi dari Kecamatan Rambah, menyampaikan kekhawatirannya terkait wacana penarikan seluruh penyuluh pertanian ke pusat. Pujihadi mempertanyakan jaminan kesejahteraan mereka, baik yang berstatus PNS maupun PPPK, jika wacana tersebut direalisasikan.
Selain itu, masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi isu utama yang disampaikan oleh para penyuluh. Pujianto, salah seorang penyuluh dari Desa Rambah Baru, mengungkapkan bahwa dari sekitar 340 hektare lahan pertanian, hanya tersisa 154 hektare yang masih digarap karena minimnya sarana dan prasarana irigasi. Akibatnya, banyak petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi kebun sawit.
“Di desa kami, dari 340 hektare lahan pertanian, hanya 154 hektare yang masih bisa digarap karena minimnya sarana irigasi. Ini menyebabkan petani mengalihfungsikan lahan mereka ke sawit,” ungkap Pujianto.
Menanggapi keluhan tersebut, Abdul Hamid berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi para penyuluh ini dalam rapat paripurna di DPD RI. Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas, namun fokus program tersebut lebih banyak di Kalimantan dan Jawa Tengah, bukan di Sumatera.
“Untuk swasembada pangan, fokusnya memang lebih ke Kalimantan dan Jawa Tengah. Di Riau, dari 100 ribu hektare yang diusulkan, hanya 22 ribu hektare yang masuk dalam program swasembada pangan nasional,” jelas Abdul Hamid, mantan Komisioner KPU Riau.
Meskipun demikian, Abdul Hamid berjanji akan terus memperjuangkan agar sarana dan prasarana di daerah sentra produksi pangan di Riau dilengkapi, sehingga alih fungsi lahan dapat diminimalisir. Ia juga akan mendorong proteksi terhadap harga hasil pertanian agar tidak jatuh drastis saat masa panen raya.
“Di Riau, kita bisa melihat contoh sukses di Kecamatan Bunga Raya, Siak. Banyak lahan yang sebelumnya kebun sawit, kini diubah menjadi sawah. Ini terjadi karena masyarakat merasakan hasil pertanian lebih menguntungkan dibandingkan sawit,” tambah Abdul Hamid. (Nr)
