Garut, 86News.co – Dudi supriyadi kordinator komponen LSM garut sekaligus ketua laskar indonesia garut Dalam audiensi yang digelar oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut terkait rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perda No. 6 Tahun 2019.
Sejumlah LSM Garut menyuarakan aspirasi dan kritik keras mereka pernyataan dewan komisi 2 sudah 3 kali, dalam audiensi lainnya akhirnya terkuat, Jum’at tanggal 17 Januari 2025
Audiensi yang dihadiri oleh berbagai komponen LSM, seperti Laskar Indonesia, LSM Galudra Nusantara Intan Dewata, LSM Spektrum, dan lainnya, berlangsung dengan nada penuh kekecewaan karena ketidak hadiran pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Garut, yang menjadi pemangku kepentingan langsung dalam isu ini.
Ketidak hadiran Dinas PUPR Garut memicu kekecewaan di kalangan peserta audiensi. Menurut beberapa narasumber, kehadiran para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka secara langsung.
“Tanpa kehadiran mereka, proses pengambilan keputusan bisa jadi tidak mencerminkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat,”ujarnya
Selain itu, ketidak hadiran ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Dinas PUPR mungkin tidak tertarik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau bahkan menghindari konfrontasi dengan LSM yang menuntut perubahan. Hal ini tentu saja menambah ketegangan di antara para pemangku kepentingan.
Dalam sejarahnya, ketidak hadiran ini menjadi yang ketiga kalinya DPRD Kabupaten Garut kehilangan marwah di depan publik. Kejadian serupa sebelumnya terjadi saat pembahasan RTRW dan beberapa kebijakan lainnya yang dianggap kurang melibatkan aspirasi masyarakat.
Ketidakhadiran ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.
“Sebagai catatan, revisi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi tata ruang di Kabupaten Garut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait,”Pungkas Dudi supriyadi
Oleh karena itu, diharapkan Dinas PUPR Garut dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan LSM agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal.
MUKRIN