Audiensi Gagal, Warga Pakenjeng Geruduk DPRD Garut Tolak Campur Tangan Pihak Luar

Berita, Uncategorized218 Dilihat
banner 468x60

GARUT, 86News.co – Rencana audiensi Paguyuban Masyarakat Peduli Desa Pakenjeng dengan Komisi I DPRD Kabupaten Garut berakhir tanpa hasil. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/2/2025) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat DPRD Garut batal karena pihak paguyuban tidak hadir.

Padahal, ratusan kepala desa telah datang ke gedung DPRD untuk mengikuti audiensi tersebut. Namun, menurut salah satu kepala desa, pertemuan tidak bisa dilanjutkan lantaran pihak paguyuban tidak menghadap ke DPRD Garut sesuai agenda.

banner 336x280

Di sisi lain, suasana di depan gedung DPRD justru memanas dengan kedatangan ratusan warga Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan. Mereka mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan keberatan terhadap pihak luar yang dianggap mencampuri urusan desa mereka.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan keberatan terkait pihak yang mengungkit-ungkit masalah kegiatan desa kami, Desa Pakenjeng, yang dipimpin oleh Kepala Desa Adam Senjaya. Menurut kami, kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan,” ujar Suparman, Ketua RT 03 RW 03 Desa Pakenjeng saat diwawancarai garutexpo.com, Senin (3/2/25).

Sebelumnya, sejumlah warga yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Peduli Desa Pakenjeng melaporkan Kepala Desa Pakenjeng, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Senin (20/5/2024).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2022/2023 bedasarkan fakta dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Namun, warga Pakenjeng keberadaan kelompok yang mengatasnamakan Paguyuban Peduli Desa Pakenjeng, yang dianggap bukan sebagaian besar berasal dari desa tersebut. Mereka mempertanyakan alasan pihak luar ikut campur dalam urusan internal desa.

“Yang mengungkit-ungkit ini dari segi pembangunan. Tapi yang membahasnya bukan warga kami, melainkan orang luar. Kenapa mereka ikut campur dalam urusan desa kami?” Sambung Dedi Mulyadi, yang bertugas sebagai linmas Desa Pakenjeng.

Menurut warga, tidak ada tanda tangan kepala desa atau keterlibatan masyarakat dalam gerakan yang dilakukan oleh Paguyuban Peduli Desa Pakenjeng. Mereka menilai kelompok tersebut hanya memperkeruh keadaan dan tidak benar-benar memahami kondisi desa.

“Kepala desa sedang menjalankan programnya, tapi malah obok- obok oleh paguyuban yang mengatasnamakan masyarakat Peduli Desa Pakenjeng. Kami ingin tahu apa alasannya,” tegas Suparman.

Warga pun menyatakan sikap mereka dengan tegas bahwa mereka tidak setuju dengan keberadaan paguyuban tersebut dan mendesak agar kelompok itu dibubarkan.

“Kami tidak ingin ada kelompok yang hanya membuat gaduh tanpa memberikan manfaat bagi desa. Kami menolak campur tangan pihak luar yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan desa,” pungkas Suparman. (Budi Jaya)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *