NTT, 86NEWS.CO– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melontarkan kritik pedas kepada aparatur pemerintah provinsi yang dinilainya pasif di ruang digital. Menurutnya, meski pemerintah kerap dihujat publik, hampir tidak ada pegawai yang tampil memberi penjelasan terkait kinerja pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Melki saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Komunikasi dan Informatika Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025 di Hotel Harper Kupang, Kamis (02/10).
“Coba kita lihat, presiden dihajar, menteri dihajar, gubernur dihajar, bupati dan wali kota dihajar, tapi hampir tidak pernah ada satu pun pegawai pemerintah yang tampil menjelaskan. Semua diam. Akhirnya publik percaya pemerintah tidak kerja, hanya makan uang, dan tak memberi pelayanan,” tegas Melki, seperti dikutip wartawan dari banyak sumber, Jumat (03/10).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menegaskan bahwa, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kehadiran pemerintah di ruang publik digital. Alih-alih membangun narasi positif tentang kinerja, justru akun pribadi pegawai yang lebih aktif.
“Pegawai pemerintah rajin unggah soal makan siang atau pacaran, tapi urusan pemerintahan malah sepi. Ada yang salah dengan model begini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, sikap diam aparatur negara dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Jika dibiarkan, masyarakat akan semakin yakin bahwa pemerintah hanya sibuk menghabiskan uang negara.
“Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Tapi kalau kita diam, maka persepsi buruk itulah yang akan membentuk opini publik,” katanya.
Melki juga mencontohkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang dalam tiga bulan pertama masa jabatannya diserang habis-habisan oleh ratusan ribu akun buzzer.
“Kalau sekelas presiden saja bisa begitu, apalagi gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaannya, di mana orang pemerintah yang membela dan memberi penjelasan?” katanya.
Karena itu, Melki mengajak seluruh aparatur pemerintah di NTT untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, sekaligus menjadi kanal penjelasan capaian kinerja pemerintah.
“Kalau ruang digital terus dipenuhi hujatan, caci maki, dan fitnah tanpa ada klarifikasi dari pemerintah, maka ia akan menjadi bencana bagi NTT. Tapi kalau kita isi dengan optimisme, maka ia bisa jadi anugerah,” kata Melki.
Ia menegaskan, aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus aktif menjelaskan kebijakan, program, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jangan biarkan ruang digital hanya jadi tempat orang marah dan mencaci. Pemerintah harus hadir, memberi penjelasan, membangun kepercayaan, dan membuktikan kerja nyata,” tegasnya.
Rakor Kominfo tersebut dihadiri jajaran pejabat pusat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pejabat daerah, serta Kepala Dinas Kominfo NTT.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk memperkuat peran pemerintah di ruang digital, sehingga pelayanan publik lebih transparan, efisien, dan profesional. (Deni Iskandar)
