JAKARTA, 86NEWS.CO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen untuk menjadikan Provinsi NTT sebagai pusat produksi garam nasional. Hal itu dibuktikan melalui komitmen Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang secara resmi melakukan kerja sama dengan Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Garam (Persero) dan K-Utech Salt Technology Germany.
Proyek pengembangan industri garam terpadu tersebut, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang garam. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk, memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan mendukung target pemerintah menghentikan impor pada tahun 2027.
Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan bahwa, Provinsi NTT dinilai mempunyai peran vital dan penting dalam mewujudkan kemandirian garam nasional.
Ia berpendapat, pengembangan garam harus berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. “Indonesia International Salt Institute, akan kita bangun untuk mendukung transformasi ini,” katanya, Rabu (08/10) melalui keterangan tertulis.
Rachmat juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTT, yang dinilainya proaktif dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Senada, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Indonesia optimistis akan menghentikan impor garam pada akhir tahun 2027.
Menurut Trenggono, Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, akan dijadikan sebagai kawasan percontohan, dengan potensi lahan hingga 13.000 hektare yang dikerjakan secara bertahap.
“Tahap pertama mencakup 1.192,57 hektare, kemudian diperluas 9.541,10 hektare, tahap kedua, akan dituntaskan dengan 3.135,13 hektare, dan pada tahap ketiga. Dengan tahapan ini, Rote Ndao diproyeksikan sebagai pusat pengembangan garam nasional.” Kata Trenggono.
Senada, Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra internasional tersebut, menandai era baru industri garam di NTT.
“Dengan potensi besar yang kita miliki dan dukungan teknologi modern, NTT siap menjadi pusat garam nasional,” kata Melki Laka Lena.
Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kebutuhan garam nasional pada tahun 2027, mencapai 5,1 juta ton, dengan pasokan 4 juta ton dari tambak dalam negeri dan 1 juta ton dari industri pengolahan domestik.
Melki mengatakan, selain menuju swasembada, program ini juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, di mana pendapatan pekerja ditargetkan naik hingga 2,5 kali UMR.
“Dengan langkah strategis ini, NTT diproyeksikan tidak hanya menjadi lumbung garam Indonesia, tetapi juga model sinergi pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal di kawasan timur Indonesia.” Kata Melki.
Seperti diketahui, penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah pusat, korporasi dan pemerintah daerah, berlangsung di Jakarta dan dihadiri empat kepala daerah, yakni Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Bupati Sabu Raijua Krisma Riwu Kore, dan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Falentinus Desalle Kebo. Program ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang garam. (Haji Merah).
