CILACAP, 86News.co – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyumas Barat menegaskan kembali komitmennya untuk bersinergi erat dengan seluruh jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di Kabupaten Cilacap, khususnya dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Administratur KPH Banyumas Barat, Bapak Eka Cahyadi, S.Hut. Menurut beliau, sinergi kelembagaan merupakan pondasi utama dalam menciptakan keberhasilan program di lapangan.
“Silaturahmi dan koordinasi yang intensif adalah bentuk sinergi yang mutlak diperlukan dalam menunjang suksesnya pekerjaan yang ada. Hal ini juga krusial dalam menciptakan rasa harmonis antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, demi mewujudkan cita-cita swasembada pangan Indonesia Maju,” ujar Bapak Eka Cahyadi.
Fokus Implementasi di Lahan Perhutani
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, KPH Banyumas Barat melalui Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rawa Timur telah berkoordinasi secara langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap.
Fokus utama koordinasi ini adalah pemanfaatan Kawasan Pengelolaan Perhutani untuk program ketahanan pangan, yang melibatkan masyarakat desa hutan sebagai mitra utama.
Kerja sama ini dirancang untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan tetap menjamin fungsi konservasi hutan.
Mekanisme Sinergi Operasional hingga Tingkat Tapak, Kolaborasi ini diimplementasikan dengan pembagian peran yang jelas hingga tingkat operasional di lapangan.
KPH Banyumas Barat memainkan peran sentral sebagai fasilitator, yaitu dengan menyediakan dan memetakan akses lahan yang potensial di dalam kawasan hutan—utamanya area di bawah tegakan (agroforestri)—serta memberikan pendampingan pengelolaan kawasan hutan kepada para petani mitra.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cilacap bertanggung jawab penuh atas dukungan infrastruktur dan teknis pertanian.
Dukungan ini mencakup pemberian bimbingan teknis kepada kelompok tani mengenai budidaya yang efisien, menjamin ketersediaan sarana produksi (seperti bibit unggul), dan yang tak kalah penting, berperan aktif dalam menjamin serapan hasil panen agar petani memiliki kepastian penjualan.
Sementara itu, Masyarakat Desa Hutan mengambil peran sebagai pelaksana utama kegiatan budidaya di lapangan.
Mereka menggarap lahan secara intensif dan berkomitmen menjaga kawasan hutan, memastikan bahwa hasil panen komoditas pangan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.
Menciptakan Harmonisasi dan Kesejahteraan
Bapak Eka Cahyadi berharap, melalui pembagian peran yang jelas dan terstruktur ini, kolaborasi yang terjalin erat tidak hanya akan mencapai target kuantitas hasil panen, tetapi juga akan memperkuat hubungan harmonis antarlembaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa penyangga hutan.
“Koordinasi dengan jajaran Muspida dan Muspika adalah manifestasi dari komitmen Perhutani untuk menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Ini adalah langkah nyata menuju terciptanya kedaulatan pangan di Cilacap dan Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya. (Tugiman)
