86news co.Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memberikan pernyataan resmi terkait wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru, di tengah kesibukannya menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024, pada Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.senin 24/06/2025
Meskipun wacana pemekaran yang meliputi lima provinsi baru – Provinsi Sunda Galuh (dengan pusat pemerintahan di Talaga atau Cianjur), Provinsi Sunda Priangan (Bandung atau Sumedang), Provinsi Sunda Pakuan (Bogor atau Sukabumi), Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi (Purwakarta atau Bekasi), dan Provinsi Sunda Caruban (Cirebon atau Indramayu) – masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Sekda Herman Suryatman menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini memprioritaskan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Saat ini, Pemprov Jabar tengah fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang masih banyak,” jelas Sekda Herman Suryatman. “Pemekaran provinsi merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian yang mendalam. Namun, prioritas utama kami adalah memastikan kinerja pemerintahan daerah berjalan optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat.”
Sekda menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik masih memerlukan perhatian dan fokus yang maksimal. Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat. Semua upaya ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Meskipun Sekda tidak secara langsung membahas detail wacana pemekaran, pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jabar akan mempertimbangkan secara matang setiap aspek sebelum mengambil keputusan terkait pemekaran. Proses pengkajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tersebut.
“Wacana pemekaran merupakan domain pimpinan, yaitu Bapak Gubernur,” tambah Sekda Herman Suryatman. “Namun, kami di Pemprov Jabar akan terus fokus pada tugas utama kami, yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat.”
Pemprov Jabar akan terus memberikan informasi dan perkembangan terbaru terkait wacana pemekaran ini kepada publik. Transparansi dan keterbukaan informasi akan menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan.
Repolter : Wawan
