Aceh Selatan, 86News.co – Barisan Muda Aceh Selatan (BARMAS) melontarkan kritik paling keras sepanjang sejarah konflik agraria di wilayah barat selatan Aceh. Sikap dan kebijakan PT Asdal Prima Lestari dinilai kian hari kian menunjukkan arogansi korporasi yang bukan saja mengabaikan hukum, tetapi juga terkesan menantang kesabaran kolektif masyarakat.
Ketua BARMAS, Muhammad Arhas, menegaskan bahwa apa yang dipertontonkan PT Asdal hari ini bukan lagi sebatas kelalaian administratif atau konflik lahan biasa, melainkan telah menjelma menjadi sikap konfrontatif terhadap rakyat.
“Jika perusahaan terus menutup mata, menutup telinga, dan menginjak-injak hak masyarakat, maka ini bukan lagi urusan bisnis. Ini sudah menyerupai ajakan perang secara sosial,” tegas Muhammad Arhas Jum’at (23/1/2026).
BARMAS menilai PT Asdal beroperasi di Aceh Selatan dengan mentalitas lama: mengeruk keuntungan, meninggalkan konflik, dan mewariskan penderitaan. Janji kebun plasma yang tak kunjung jelas, CSR yang tak berbekas, serta sikap tertutup terhadap publik disebut sebagai bukti bahwa perusahaan ini lebih sibuk melindungi kepentingan modal dibanding menghormati tanah dan manusia Aceh.
“Ini tanah yang pernah berdarah karena ketidakadilan. Anehnya, ada korporasi yang mengira Aceh Selatan adalah wilayah tanpa sejarah dan tanpa harga diri,” kritik Muhammad Arhas dengan nada tajam.
Lebih lanjut, BARMAS juga mengingatkan pemerintah daerah, DPRK Aceh Selatan, hingga aparat penegak hukum agar tidak larut dalam posisi aman sebagai penonton. Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Asdal dinilai hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap negara.
“Jika negara terus diam, jangan salahkan rakyat bila mulai bertanya: siapa sebenarnya yang dilindungi hukum—masyarakat atau korporasi?” ujar Arhas.
Pernyataan BARMAS ditutup dengan peringatan keras namun tetap berada dalam koridor konstit,usional. Menurut Muhammad Arhas, perjuangan masyarakat Aceh Selatan adalah perjuangan mempertahankan hak hidup dan martabat, bukan sekadar sengketa bisnis antara rakyat dan perusahaan.
“Kesabaran rakyat Aceh Selatan bukan tanpa batas. Jangan uji sejarah. Jangan uji luka lama. Jangan anggap diam sebagai takut,” tegasnya.
BARMAS mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap izin PT Asdal, audit menyeluruh atas kewajiban kebun plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta keterbukaan penuh kepada publik.
Jika tuntutan tersebut terus diabaikan, BARMAS mengingatkan bahwa konflik yang saat ini masih dapat diredam melalui jalur hukum dan politik berpotensi berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas. (Id)
