CIMANGGUNG -86News co.– Isu kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas dan menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, giliran Dapur MBG yang berlokasi di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, menjadi pusat perbincangan dan menuai banyak kritikan pedas dari warga setempat, Kamis (30/04/2026).
Kasus ini muncul bersamaan dengan instruksi tegas dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi standar gizi dan kelayakan akan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh.
Kemarahan masyarakat memuncak setelah mengetahui menu yang disajikan khusus untuk kategori Balita (Belita). Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, anak-anak usia dini justru disuguhi hidangan yang dinilai sangat jauh dari standar kesehatan.
“Makanan MBG masa ya buat belita dikasih kacang? Mana ada gizinya apa lagi buat belita, kacang mana gizinya,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa yang mendalam.
Warga menilai pemberian kacang kepada balita sangat tidak tepat. Selain nilai gizinya dinilai tidak memadai untuk mendukung masa emas pertumbuhan, jenis makanan ini juga dianggap berisiko dan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak.
Kondisi ini semakin menjadi sorotan mengingat baru saja disampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau menegaskan bahwa kualitas adalah prioritas utama. Jika ada dapur yang terbukti menyajikan makanan yang tidak sesuai standar gizi, maka operasionalnya harus dihentikan sementara sampai benar-benar siap dan memenuhi syarat.
Kasus di Sindangpakuon ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa masih ada pelaksana program yang belum serius dalam menjalankan amanah tersebut. Masyarakat berharap instruksi Presiden ini benar-benar ditindaklanjuti, termasuk untuk dapur MBG di wilayah mereka.
Para orang tua dan masyarakat Desa Sindangpakuon merasa sangat kecewa dan prihatin melihat kondisi tersebut. Mereka menilai bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka dalam program pemerintah ini.
Banyak yang mempertanyakan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar gizi yang seharusnya menjadi acuan. Mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program ini, masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak.
“Ini sangat memprihatinkan. Kami bayangkan, kalau ini terus dibiarkan, bagaimana nasib kesehatan mereka ke depannya? Anggaran besar, tapi yang masuk ke mulut anak hanya kacang,” tambah warga lainnya.
Masyarakat berharap agar pihak terkait, mulai dari pengelola program, camat, hingga pemerintah kabupaten, dapat segera menindaklanjuti hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dan jika terbukti melanggar standar gizi, maka dapur tersebut harus dievaluasi atau dihentikan sementara hingga perbaikan dilakukan.
Penulis : Wawan
