JAKARTA, 86NEWS.CO– Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Ketua Umum Seknas Indonesia Maju, Rusdi Ali Hanafia, mendorong agar Kejaksaan Agung, KPK dan Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum DPR RI dalam praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan itu disampaikan Rusdi menyusul penetapan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rusdi menjelaskan, langkah Kejaksaan Agung merupakan awal yang baik dalam membongkar dugaan mafia program strategis nasional. Selain itu, Rusdi juga menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pejabat internal BGN.
“Kami meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara ini sampai tuntas, termasuk mendalami dugaan adanya oknum-oknum yang menjadi operator jual beli titik dapur SPPG. Jika memang ada keterlibatan pihak tertentu, termasuk oknum DPR RI, maka harus diproses tanpa pandang bulu,” ujar Rusdi Ali Hanafia di Jakarta, Rabu (03/06), melalui keterangan tertulis kepada wartawan.
Rusdi menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut masa depan generasi bangsa sehingga tidak boleh dijadikan ladang bisnis oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Ia mengaku prihatin atas berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik transaksional dalam penentuan titik dapur SPPG di sejumlah daerah.
“Program rakyat jangan dijadikan komoditas politik maupun bisnis. Negara harus hadir memastikan seluruh proses berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran,” terangnya
Rusdi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aliran dana, broker, maupun pihak yang memanfaatkan pengaruh politik untuk mengatur penentuan titik dapur.
Menurutnya, publik berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung maupun aparat penegak hukum lainnya dalam membongkar kasus ini. Jangan sampai aktor-aktor besar yang diduga bermain di belakang justru tidak tersentuh hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dalam proses penyidikan sangat penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah.
Rusdi berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk membersihkan berbagai praktik mafia proyek dan perdagangan pengaruh dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau memperdagangkan pengaruh dalam program ini harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” tegasnya. (Haji Merah)
