Tapsel, 86News.co – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu berkunjung ke kantor Badan Pengawasan dan Keuangan Pembanguinan (BPKP) Sumut, di Jl. Gatot Subroto Medan.
Kunjungan tersebut dalam rangka untuk sinkronisasi efektivitas pelayanan publik dan perbaikan indeks persepsi korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Bupati Tapsel diterima langsung Kepala BPKP Sumut Farid Firman didampingi para auditor, pada Senin (28/4/2025). Gus Irawan menyebut, kunjungan ini untuk memaksimalkan berbagai fungsi pengawasan internal di Pemkab Tapsel agar tata kelola pemerintahan berjalan maksimal.
Di hadapan Kepala BPKP, Bupati Tapsel bercerita dalam audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), ada beberapa temuan yang berpotensi membuat laporan keuangan Tapsel menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kondisi itu tentu membuat jelek wajah pemkab.
Padahal, kata Gus Irawan, temuan itu salah satunya mengacu pada pengelolan BUMD yang ugal-ugalan.
“Kalau karena BUMD kualifikasi kita menjadi WDP bagaimana dengan pemerintah pusat? Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah mendapat predikat WDP,” jelasnya.
Demikian juga Kementerian BUMN, padahal di bawahnya banyak BUMN dengan tata kelola yang berdarah-darah.
Memang diakuinya ada beberapa temuan dari BPK yang terindikasi fiktif dan jika itu sudah final Gus Irawan secara yakin akan membawanya ke ranah hukum untuk diproses.
“Termasuk temuan di pengadaan obat,” tegas mantan Anggota DPR RI tersebut.
Karena itu, menurut dia, Pemkab Tapsel akan bekerjasama dengan BPKP meningkatkan kualitas pengawasan internal.
“Dari observasi yang dilakukan, sistem pengawasan kami sangat parah disertai mentalitas yang rendah,” kata Bupati Tapsel.
Menurutnya, Pemkab Tapsel sedang membangun pengendalian internal dan ini ranahnya BPKP dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“Tapi SPIP ini saya lihat sangat makro. Harusnya bisa lebih spesifik,” harap Gus Irawan.
Misalnya tadi SPIP tentang pengadaan obat. Konteksnya harus lebih khusus. Begitu juga pengelolaan BUMD. Sehingga SPIP ini bisa menyasar ke hal lebih teknis.
“Saya berharap, SPIP ini lebih terintegrasi dan tematik,”tandas Gus Irawan.
Menanggapi keinginan Bupati itu, Farid Firman menyatakan BPKP siap membantu sistem pengawasan internal yang lebih efektif.
“Kita nanti akan sampaikan SPIP yang mengacu pada substansi. Termasuk soal penyediaan obat. Kemudian juga kita bantu perbaiki Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi di Tapsel,” ujarnya.
Farid mengatakan IEPK di Tapsel berada di angka 2,9 dari skor 5. Seharusnya tiap daerah standar minimalnya di skor 3.
“Kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tentu IEPK ini pun harapannya lebih banyak pada sistem pencegahan,” tuturnya.
Farid pun menegaskan akan tetap back up tim Pemkab Tapsel dan ekspose ke pihaknya apa saja kelemahannya.
“Karena memang kami juga mendengar beberapa temuan termasuk kemandirian keuangan serta tata kelola BUMD. Itu soal PT TSM dan PT ANA pun kami ikuti,” jelas Kepala BPKP Sumut.
Dalam dialog tersebut, pembahasan tentang PT TSM dan PT ANA cukup panjang. Beberapa masukan dari BPKP didengarkan bupati dan berjanji mem-follow up-nya.
Di akhir pertemuan BPKP dan Gus Irawan menyepakati beberapa hal yang akan dijalankan di Tapsel.
Selain memaksimalkan SPIP dan IEPK, BPKP juga mendorong Gus Irawan menjalankan secara maksimal cash management system sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.
“Kita lakukan pendampingan serta keselarasan untuk penyusunan RPJMD dan mewujdukan good governance,” kata Farid Firman menutup pembicaraan. (war)
