PADANG LAWAS, 86News.co – Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan, Senin (05/05/2025)
Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara secara resmi di buka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution.
Musrenbang ini akan berlangsung selama lima hari kerja, dari 4 hingga 9 Mei 2025, dan menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara lima tahun ke depan.
Dalam amanatnya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan sesuai dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang telah menetapkan 8 (delapan) asta cita, 8 (delapan) program hasil terbaik cepat, dan 17 (tujuh belas) program prioritas nasional dalam rangka mencapai sasaran utama yaitu trisula pembangunan yang meliputi pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas,
Pemerintah provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan 9 (sembilan) target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029, yaitu:
1. pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % (persen) menjadi 7,6% (persen);
2. PDRB perkapita dari sebesar rp. 73,57 juta menjadi rp. 115,3 juta;
3. kontribusi pdrb provinsi 5,21% (persen) menjadi 5,30% (persen);
4. penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% (persen) menjadi 5,20 sampai dengan 4,74% (persen):
5. penurunan kemiskinan dari 7,19% (persen) menjadi 3,82 sampai dengan 2,82% (persen);
6. peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin;
7. penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin:
8. peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin;
9. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% (persen) menjadi 18,52% (persen).
Kemudian pemerintah provinsi Sumatera Utara juga telah menurunkan target tersebut pada 33 Kabupaten/kota sebagai agregasi capaian target sasaran utama pembangunan sumatera utara.
Sesuai dengan kerangka pikir rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 tentang strategi pengembangan wilayah yang menetapkan 5 (lima) kawasan prioritas di provinsi sumatera utara, yaitu:
1. kawasan pertumbuhan;
2. kawasan komoditas unggulan;
3. kawasan swasembada pangan, air dan energi;
4. kawasan afirmasi; dan
5. kawasan konservasi/rawan bencana
Pemerintah provinsi sumatera utara juga mengarahkan kebijakan prioritas pembangunan sumatera utara pada 5 (lima) kawasan prioritas tersebut sesuai dengan potensi, karakteristik dan tantangan pada masing-masing kawasan. Dengan tidak meninggalkan kebutuhan pada daerah-daerah lain diluar kawasan sesuai skala prioritas dan kebutuhan yang berkembang.
Strategi kolaborasi pembangunan menjadi gagasan yang dipilih dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai stakeholders baik dari pemerintah pusat, pemerintah kab/kota, akademisi, sektor swasta, komunitas masyarakat, media, lembaga keuangan maupun kelompok budaya.
Turut hadir dalam acara ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr.Drs. Agus Fatoni M. Si, Mewakili Menteri/Ka Bapenas Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan hidup Leonardo A. A.Teguh Sambodo. PHD, Menteri Pariwisata Deputi Bidang pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Hariyanto S. Sos, MM, Menteri Investasi dan Hilirisasi dan BKM diwakili Staf Ahli Imam Soejoedi SE. MM, Wakil gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sumut Beserta Forkopimda Sumatera Utara, Bupati/ Walikota Se sumatera Utara beserta OPD Terkait dan para undangan terhormat lainnya. (As-hap)
