Pemerintah Provinsi Jawa Barat Prioritaskan Infrastruktur Jalan, Anggaran Makan dan Perjalanan Dinas Dipangkas Habis

Berita, Uncategorized688 Dilihat
banner 468x60

Bandung -86News co  – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan kebijakan radikal terkait pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2026. Dalam pernyataannya, gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa seluruh anggaran untuk snack, makan siang, dan perjalanan dinas akan dipangkas habis. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pemangkasan anggaran yang diterima Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,458 triliun.Bandung

Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk peningkatan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah,memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

banner 336x280

“Kami, para birokrat, akan berprihatin. Tahun depan, saat Hari Jadi Jawa Barat, tidak ada snack. Cukup air putih. Ketika bertamu ke provinsi, tidak ada makan siang, cukup air putih. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta,” tegas KDM dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung.

KDM menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Peningkatan infrastruktur jalan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Barat.

“Anggaran yang selama ini digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif akan dialihkan untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran infrastruktur jalan. KDM berharap, dengan adanya kebijakan ini, Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Editor : Wawan

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *