Palas, 86News.co – Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE diikuti oleh PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Panguhum Nasution S.Sos, M.AP, Rapat Koordinasi Bersama Kepala Daerah Mengenai Penyelesaian Masalah Pertanahan Fokus Perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara virtual di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Rabu (15/10/25).
Rakor ini dipimpin langsung Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung M.Si.
Rakor ini sesuai dengan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1960 Hak wilayat dan hak-hak yang
serupa itu dari Masyarakat-Masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Diharapkan Bupati/Walikota melalui Camat harus melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
Dan melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala daerah. Dalam Hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, maka ditetapkan dengan Keputusan Bersama KepalaDaerah.
Rakor diikuti oleh Seluruh Camat Se-Kabupaten Padang Lawas dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait dan para undangan terhormat lainnya. (Siregar)
