JAKARTA SELATAN -86News co.- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangkat bicara terkait kasus penetapan Wakil Wali Kota Bandung yang kini menjadi sorotan publik setelah salah satu pejabat tinggi Pemerintah Kota Bandung, Erwin, dinyatakan tersangka dugaan kewenangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis 11/12/2025
Gubernur Jawa barat Dedi menegaskan prinsip kesetaraan di mata hukum yang harus diterapkan tanpa pandang bulu.
Kita ikuti semua prosedur hukum, semua orang harus taat dan kedudukan sama di mata hukum,” tegas Dedi yang hadir dalam rangka rapat kerja terkait tata pemerintahan daerah di tingkat nasional.
Kasus yang melibatkan penetapan Wakil Wali Kota Bandung ini mulai menjadi perhatian publik sejak beberapa minggu lalu, setelah Kejari Bandung membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kewenangan dalam proses pengangkatan pejabat tersebut. Sebagai pejabat daerah tingkat provinsi yang menjadi atasan langsung Pemerintah Kota Bandung, pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dianggap penting sebagai sinyal komitmen terhadap upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.
Menurut informasi yang beredar, tersangka Erwin yang menjabat sebagai pejabat tinggi di Pemerintah Kota Bandung diduga terlibat dalam proses penetapan Wakil Wali Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejari Bandung telah melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan bukti sebelum menetapkannya sebagai tersangka pada minggu lalu.
“Kita tidak boleh memihak atau melakukan intervensi apapun dalam proses hukum yang tengah berjalan. Setiap pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan proses harus berjalan sesuai aturan,” tambah Dedi Mulyadi.
Gubernur yang menjabat sejak tahun 2024 ini juga menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai cerminan keseluruhan tata pemerintahan di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung. Menurutnya, sebagian besar pejabat daerah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kaidah hukum.
“Kita harus melihat kasus ini sebagai perkara individu yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Tidak ada alasan untuk menyalahkan seluruh lembaga atau merendahkan citra daerah hanya karena satu kasus ini,” jelasnya.
Wartawan yang hadir juga menanyakan tentang dampak kasus ini terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Bandung. Gubernur menjawab bahwa meskipun ada sorotan publik, pekerjaan pemerintah harus terus berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat.
“Kita harapkan Pemerintah Kota Bandung tetap fokus pada pelayanan publik dan pembangunan. Proses hukum yang berjalan tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari yang bertujuan untuk kesejahteraan warga,” ujarnya.
Keterangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan, terutama dari lembaga penegak hukum dan masyarakat yang menantikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Beberapa tokoh masyarakat juga menyampaikan harapan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secepatnya dan transparan, sehingga dapat memberikan pelajaran bagi semua pejabat daerah untuk lebih taat terhadap hukum.
Sampai saat ini, Kejari Bandung masih melanjutkan penyelidikan terhadap tersangka Erwin. Belum ada informasi pasti kapan proses pengadilan akan dimulai, namun lembaga penegak hukum menyatakan akan bekerja secepat dan sebaik mungkin untuk mengungkap kebenaran.
Penulis: Redaksi
Sumber: Keterangan Langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK
Tanggal Rilis: 11 Desember 2025
