Cilacap, 86News.co – Di sudut Kabupaten Cilacap, warga Desa Patimuan kini tengah meniti hari dalam keresahan yang kian menebal.
Polemik tukar guling tanah bengkok yang “membara” bukan sekadar isu administratif, melainkan pertaruhan nasib atas hak-hak yang telah mereka perjuangkan.
Namun, di tengah gemuruh tuntutan warga yang mendesak transparansi, yang mereka dapati justru kesunyian yang memekakkan telinga.
Sebuah Penantian yang Melelahkan
Bak menunggu hujan di musim kemarau yang panjang, warga kini berada dalam fase penantian yang tak kunjung terwujud.
Bukti kuitansi pelunasan atas 104 bidang tanah yang mereka genggam seolah menjadi saksi bisu atas hak yang masih menggantung di awang-awang.
Harapan agar Bupati Cilacap, Gubernur Jawa Tengah, hingga Kementerian ATR/BPN turun tangan hingga kini masih menjadi doa yang belum terjawab secara nyata.
Tembok Bisu di Balik Kebijakan
Upaya mencari kejelasan pada otoritas terkait—khususnya BPN Cilacap—serupa dengan mengetuk pintu yang terkunci rapat.
Konfirmasi yang diupayakan awak media pun menemui jalan buntu; tak ada respons, tak ada pembelaan, hanya kebisuan yang justru semakin menyuburkan benih-benih kecurigaan.
Mengapa 45 sertifikat bisa terbit dengan begitu gegabah di atas tanah yang masih berselimut sengketa? Pertanyaan ini terus berdengung, namun jawabannya tetap rahasia.
Jangan Biarkan Patimuan Terus “Membara”
Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.
Warga Patimuan tidak butuh sekadar janji atau rilis berita yang berlalu begitu saja; mereka butuh audit nyata, investigasi mendalam dari Aparat Penegak Hukum (APH), dan kepastian hukum yang konkret.
Mereka menolak untuk lupa, dan akan terus mengawal bara ini hingga api kebenaran benar-benar menyinari tanah mereka.
Sampai kapan mereka harus menunggu? Hingga saat ini, warga Patimuan masih berdiri di garis yang sama: menanti kabar baik yang tak kunjung datang, sembari terus menjaga nyala asa agar hak mereka tidak hilang ditelan birokrasi yang bungkam. (Tugiman)
