Aceh Selatan, 86News.co – PT Asdal Prima Lestari kembali mendapat sorotan keras dari masyarakat Aceh Selatan. Perusahaan perkebunan tersebut dinilai belum menjalankan kewajiban hukumnya secara layak, terutama terkait kebun plasma dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya dirasakan langsung oleh warga di sekitar area perkebunan.
Kritik itu disampaikan Samsir, mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menilai persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan sikap perusahaan yang terkesan mengabaikan hak masyarakat.
“Kebun plasma tidak jelas, CSR hampir tidak terasa. Ini sudah lama terjadi, bukan baru sekarang,” ujar Samsir, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, selama ini masyarakat hanya bisa melihat dari luar, sementara lahan yang dulu menjadi sumber hidup warga kini menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan.
“Rakyat seperti jadi penonton di tanah sendiri. Tanah diambil, hasilnya dinikmati, tapi kewajiban ke masyarakat tidak jalan,” katanya.
Samsir menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya tidak ada kaitannya dengan masa lalu konflik Aceh atau siapa pemilik perusahaan. Ia menyebut persoalan ini murni soal aturan hukum yang harus dipatuhi.
“Ini bukan soal sentimen masa lalu. Ini soal aturan negara. Kalau mau usaha, kewajiban harus dipenuhi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kewajiban kebun plasma dan CSR adalah aturan nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Selatan.
“Kalau hukum hanya tajam ke rakyat kecil tapi tumpul ke perusahaan besar, wajar kalau rakyat kecewa. Aceh ini bukan tanah kosong, dan rakyatnya tidak bisa diperlakukan seenaknya,” ujarnya.
Lebih jauh, Samsir mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat tidak tanpa batas. Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hanya akan menumpuk kekecewaan di tengah warga.
“Kesabaran rakyat ada batasnya. Kalau ketidakadilan terus dibiarkan, jangan heran kalau kekecewaan terus membesar,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, PT Asdal Prima Lestari belum memberikan penjelasan resmi terkait kritik tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak perusahaan agar persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (Id)
