Makassar, 86News.co – Di Era globalisasi di perlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman.Sebagai negara hukum,Indonesia menuntut setiap aktivitas masyarakat berlandaskan hukum.
Suatu peraturan yang baik harus memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis ,termasuk dalam pengaturan lalu lintas yang merupakan sarana vital transfortasi masyarakat.
Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi peran yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebagai mana yang diatur dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal ini di ungkapkan Promovenda Syarifuddin dalam disertasinya tentang Hakikat tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas ( Studi pada wilayah Hukum Polda sulawesi selatan )ketika mengikuti uji kompetensi untuk meraih gelar doktor ilmu hukum pada program pascasarjana umi makasar.
Uji kompetensi dipimpin Direktur PPs Umi, Prof Dr. H. La Ode Husen SH.,M.Hum dengan penyanggah Prof Dr. Hj.Muliati Pawennei,. Prof Dr.Andi Muin Fahmal SH.,MH. Prof Dr. Aswanto, Dr. Nasrullah Arsyad SH.,MH dan Prof Dr. Hasbuddin Khalid SH ,M.H dengan Pembimbing Utama Prof Dr. H. Hambali Thalib SH.,MH.
Lebih jauh Syarifuddin,mengungkapkan tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas di wilayah polda sulsel menunjukan peran aktif dalam penyelidikan, pelayanan dan perlindungan hukum.
Beberapa kasus di wilayah ini menjadi contoh nyata pelaksanaannya .Karena itu diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas personil kepolisian, perbaikan sistim kerja serta penguatan koordinasi antar penegak hukum, termasuk peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum sehingga tetap independen dan profesional termasuk tingkat kesadaran pengguna kendaraan dan pemahaman aturan lalu lalu lintas harus di tingkatkan. (Yahya)
