Cilacap, 86News.co – Pemerintah Kecamatan Patimuan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna mematangkan distribusi dan mekanisme perekrutan program Sarana Pangan Pelayanan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan strategis ini berlangsung khidmat di Gedung Balai Penyuluhan KKBPK Kecamatan Patimuan.
Pembukaan dan Sinergi Lintas Instansi
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Patimuan, Sihab, yang mewakili Pemerintah Kecamatan.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran Forkopincam, di antaranya Danramil 12 Kedungreja Kapten Infanteri Asep Zaenal, dan Bhabinkamtibmas Bripka Hendra yang mewakili Kapolsek Patimuan.
Turut hadir memberikan penguatan dari sisi teknis kesehatan dan pendidikan, yaitu Kepala Puskesmas (Kapus) Patimuan serta Korwil Bidik Kecamatan Patimuan.
Seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Patimuan dan para pemilik/pengelola SPPG juga hadir untuk menyelaraskan langkah operasional di lapangan.
Instruksi Sekcam: Pemberdayaan Potensi Lokal
Dalam sambutannya, Sekcam Sihab menegaskan bahwa program nasional ini harus menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
Ia menginstruksikan para pemilik SPPG untuk menjalin kemitraan strategis dengan aset desa.
“Kita harus memastikan perputaran ekonomi program ini dirasakan warga kita sendiri. Potensi BUMDes dan UMKM peternak di Patimuan sangat besar dan harus diprioritaskan sebagai penyuplai utama,” tegasnya.
“Greget” Para Kades: BUMDes Rawaapu dan Purwodadi Siap Suplai Semangat pemberdayaan ini memicu dukungan kuat dari para pimpinan desa.
Kepala Desa Rawaapu, Bambang Wiantoro, menyatakan bahwa unit usaha ayam petelur BUMDes di desanya sudah sangat produktif.
“Hasil ayam petelur di BUMDes kami saat ini sudah mencapai hampir 50 kg per hari. Keinginan kami jelas, pengelola jangan mengambil komoditas dari luar daerah. Berdayakan apa yang sudah diproduksi oleh desa kami sendiri,” ungkap Bambang.
Dukungan senada juga ditegaskan oleh Kepala Desa Purwodadi, Naslam Suwarno.
Ia sepakat bahwa keterlibatan BUMDes adalah harga mati untuk menjaga stabilitas ekonomi peternak di desa dan mendesak agar hasil bumi lokal diserap secara maksimal oleh program MBG ini.
Penekanan Kesehatan dan Legalitas: Perizinan adalah Mutlak
Kepala Puskesmas (Kapus) Patimuan memberikan penekanan serius terkait aspek regulasi. Beliau mengingatkan bahwa operasional SPPG harus berpijak pada aturan yang sah.
“Bagi para pemilik SPPG yang administrasinya belum lengkap, terutama terkait perizinan operasional dan kesehatan, harus segera diselesaikan. Legalitas ini penting agar standar gizi dan higienitas pangan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kapus Patimuan.
Tuntutan Dunia Pendidikan: Laporan Tertulis dan Tindak Lanjut, Korwil Bidik Kecamatan Patimuan memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan di lingkungan sekolah, khususnya PAUD dan TK.
Ia menuntut profesionalisme administrasi dari pengelola.
“Harus ada laporan secara tertulis, bukan hanya sekadar bicara. Laporan fisik ini penting agar jika kami ditanya oleh dinas, kami bisa memberikan data yang jelas. Selain itu, masukan dari pihak sekolah jangan hanya dicatat hari ini lalu besok tidak ada tindak lanjutnya,” tegas Korwil Bidik.
Penekanan Forkopincam: Produk Lokal dan Respon Cepat
Danramil 12 Kedungreja, Kapten Infanteri Asep Zaenal, menginstruksikan agar kebutuhan protein wajib dipasok oleh peternak lokal. “Saya tegaskan, BUMDes harus disertakan.
Jangan sampai daging atau telur dikirim dari luar daerah jika di Patimuan tersedia,” ujar Danramil.
Sementara itu, Bhabinkamtibmas Bripka Hendra mengingatkan agar setiap komplain masyarakat harus cepat direspon agar situasi tetap kondusif.
Respons Koordinator MBG: Siap Bermitra
Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Panji selaku Koordinator MBG di Kecamatan Patimuan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi.
“Kami sangat membuka diri dan siap bermitra dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Patimuan, termasuk BUMDes dan UMKM lokal, untuk memastikan program ini sukses,” pungkas Panji. (Tugiman)
