PATI, 86News.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis, yakni depan Pendopo Kabupaten Pati dan gerbang Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati pada Rabu (15/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Kapolresta Pati Kombes Jaka serta Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, atas dugaan kuat keterlibatan dalam praktik suap.
Dua tokoh penggerak AMPB, Botok dan Teguh Supriyanto, memimpin aksi dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan keras. Spanduk tersebut secara spesifik menuding Kapolresta Pati diduga keras menerima aliran dana dari Sudewo—mantan Bupati Pati yang kini telah berstatus tersangka.
Sementara itu, terhadap Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, massa mendesak pengusutan tuntas atas dugaan penerimaan suap yang melibatkan pimpinan legislatif tersebut.
Aksi di depan Polresta Pati sempat diwarnai ketegangan. Saat Botok berusaha membuka pintu gerbang untuk menyampaikan aspirasi, petugas dengan sigap menutupnya kembali. Hal ini memicu protes keras dari Teguh Supriyanto yang menilai tindakan penutupan gerbang tersebut sebagai bentuk hambatan terhadap pelayanan masyarakat.
”Nek masyarakat minta
pelayanan piye iki, Polri untuk masyarakat kok pintunya ditutup,” ujar Teguh dengan nada tinggi di depan gerbang.
Sebagai bentuk protes atas dugaan Penerima Suap yang terjadi, keduanya sempat memasang spanduk bertuliskan “KPK Tangkap Kapolresta” di pagar gerbang, sebelum akhirnya spanduk tersebut dicopot kembali oleh massa aksi setelah orasi usai.
Dalam pernyataannya, Botok menegaskan bahwa gerakan ini adalah murni inisiatif masyarakat sebagai bentuk pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi di wilayah Kabupaten Pati. Ia meminta KPK tidak ragu untuk menyeret siapapun yang terlibat dalam pusaran uang haram dari Sudewo.
”Harapan kami KPK segera memeriksa Kapolresta Pati dan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Kami menduga kuat adanya aliran dana suap yang masuk ke pimpinan instansi tersebut. Pengawasan terhadap proyek dan jalannya pemerintahan harus diperketat oleh masyarakat dan KPK karena ini menyangkut uang rakyat,” tegas Botok.
Aksi yang diinisiasi oleh AMPB ini menjadi sorotan publik dan viral di media sosial, Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polresta Pati maupun Ketua DPRD Pati Ali Badrudin belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan suap yang dilontarkan oleh aliansi masyarakat tersebut. (Red)
