ACEH SELATAN, 86News.co – Organisasi Putroe Aceh Kabupaten Aceh Selatan mengucapkan selamat kepada Bunda Salma atas keberhasilannya meraih AMKI Kartini Award 2026 tahun 2026. Penghargaan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi perjuangan perempuan Aceh, terutama dalam mendorong perhatian lebih serius terhadap nasib perempuan korban konflik dan janda konflik yang masih hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan.
Ketua Putroe Aceh Kabupaten Aceh Selatan, Nyak Mala, mengungkapkan bahwa mayoritas pengurus organisasi yang dipimpinnya merupakan janda konflik yang selama bertahun-tahun menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang memprihatinkan Pascal konflik Aceh.
Menurutnya, perdamaian yang telah berlangsung selama hampir dua dekade seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai berhentinya konflik bersenjata, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang terdampak langsung, terutama perempuan kepala keluarga.
“Banyak perempuan yang dahulu menjadi korban langsung konflik, kehilangan suami, kehilangan sumber ekonomi, dan hingga hari ini masih berjuang sendiri memenuhi kebutuhan keluarga. Ini persoalan yang tidak boleh terus dipinggirkan,” ujar Nyak Mala kepada Media 86News.co.Kamis, (30/4/2026).
Ia menilai, kehadiran Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma di lembaga legislatif Aceh diharapkan mampu menjadi representasi politik perempuan untuk memperjuangkan agenda pemberdayaan yang lebih konkret.
Putroe Aceh berharap keberadaan Bunda Salma dapat mendorong lahirnya kebijakan afirmatif bagi perempuan Aceh, khususnya program pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan, bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga penguatan koperasi perempuan di wilayah-wilayah bekas konflik.
“Semoga dengan hadirnya Bunda Salma di legislatif Aceh, persoalan perempuan Aceh, terutama janda konflik, dapat benar-benar diperjuangkan dalam bentuk kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Nyak Mala, yang telah mengemban amanah memimpin Putroe Aceh Kabupaten Aceh Selatan sejak organisasi tersebut berdiri hingga saat ini, menyebut pihaknya terus konsisten memperjuangkan isu perempuan di tingkat lokal meski dengan keterbatasan dukungan.
Ia juga menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Aceh, khususnya Muzakir Manaf atau Mualem, agar memberi perhatian lebih serius terhadap nasib perempuan korban konflik yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan keberpihakan program pemerintah.
“Mualem bukan hanya gubernur, tetapi juga figur yang memiliki ikatan historis dan emosional dengan masyarakat korban konflik. Kami berharap perhatian terhadap janda konflik dapat menjadi agenda prioritas pemerintah Aceh,” tegasnya.
Putroe Aceh menilai program pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada seremoni atau pelatihan formal semata, tetapi harus didesain dalam skema jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, organisasi ini mendesak pemerintah menghadirkan roadmap pemberdayaan perempuan berbasis data, sehingga kelompok rentan seperti janda konflik tidak terus berada dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Bagi Putroe Aceh Aceh Selatan, membangun Aceh paska konflik sejatinya bukan hanya tentang infrastruktur dan stabilitas politik, tetapi juga memastikan perempuan yang pernah menjadi korban sejarah mendapatkan ruang hidup yang lebih layak dan bermartabat.
“Perdamaian sejati adalah ketika perempuan korban konflik tidak lagi hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial,” tutup Nyak Mala. (Id)
