SUMEDANG -86News co – Pengelolaan Dana Desa Tegalmanggung, Kabupaten Sumedang, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, program unggulan bidang ekonomi berupa budidaya ayam petelur yang digelontorkan dengan anggaran fantastis mencapai Rp 300 Juta dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ini dinilai tidak berjalan maksimal dan diduga bermasalah.desa Tegalpanggung kab sumedang Minggu 03/05/2026
Program yang bertujuan untuk menopang perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut seharusnya sudah beroperasi penuh. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada hari Selasa, 28 April 2026, terlihat jelas bahwa bangunan kandang yang mulai dibangun sekitar bulan Februari 2026 tersebut terlihat kosong melompong. Hingga berita ini diturunkan, tidak terlihat adanya satupun ayam yang dipelihara di dalamnya.
Jika dihitung dari awal pembangunan, rentang waktu yang telah berjalan sudah mencapai kurang lebih 5 bulan. Padahal, dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut, seharusnya program sudah berjalan maksimal, kandang sudah terisi penuh, dan bahkan sudah mulai menghasilkan telur.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan besar dari masyarakat dan pengamat terkait manajemen pengelolaan uang rakyat. Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara, setiap kegiatan wajib dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, dan tepat waktu (on schedule, on target, on function).
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Tegalmanggung membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini dikarenakan harga ayam yang saat ini semakin mahal.
“Berhubungan harga semakin mahal, jadi pihak BUMDes mencoba mencari yang sesuai dengan anggaran. Untuk sementara pihak BUMDes pun sedang mengecek atau survei langsung ke penjual ayam petelur,” ujar Sekdes singkat.
Namun jawaban ini dinilai tidak memuaskan. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyayangkan ketidakpastian ini.
“Ketua BUMDes saat ditelepon selalu memberikan janji kalau ayam sudah ada di kandang mau ngabarin. Tapi sampai saat ini tidak ada kepastian. Kami tidak mau menunggu terlalu lama,” keluh warga dengan nada kecewa.
Yang lebih mencurigakan, hingga berita ini tayang, pihak Ketua BUMDes seakan menghindar dan sulit dimintai keterangan lebih lanjut terkait realisasi anggaran dan kapan kepastian program ini akan berjalan.
Masyarakat berharap Pemerintah Desa beserta pengelola BUMDes dapat memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka. Diperlukan tindakan tegas serta laporan pertanggungjawaban yang jelas agar penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Warga menuntut agar proyek senilai ratusan juta ini tidak hanya menjadi “proyek gagal” yang menyisakan bangunan kosong tanpa manfaat bagi desa.
Tim Liputan
