Aceh Selatan, 86News.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi menabuh genderang perang terhadap birokrasi yang kaku. Sebanyak 10 program inovasi pelayanan publik Aceh Selatan diluncurkan serentak untuk memangkas jarak pelayanan, mulai dari urusan perut di Baitul Mal hingga urusan dokumen kependudukan di Disdukcapil, Senin (4/5/2026).
Langkah ini menjadi jawaban atas keluhan klasik warga pelosok yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh dan prosedur berbelit demi mendapatkan hak layanan dasar.
Zakat yang Menjemput Bola
Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menegaskan bahwa inovasi tersebut merupakan bagian dari visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang “maju, produktif, dan madani”. Ia menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sebatas penghimpunan, tetapi harus tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang memudahkan masyarakat, tanpa lagi terkendala jarak maupun prosedur administrasi yang berbelit,” ujar Mirwan dalam sambutannya.
Baitul Mal Aceh Selatan tercatat meluncurkan tujuh terobosan. Salah satu yang paling krusial adalah program Mudah Mustahiq dan Menjemput Mustahiq. Lewat program ini, bantuan bagi warga darurat di IGD RSUD Yuliddin Away bisa cair seketika, dan warga di pedalaman kecamatan kini tak perlu lagi merogoh kocek transportasi ke ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus permohonan bantuan.
Lahir Langsung Punya Akta
Di sektor administrasi kependudukan, Disdukcapil menghadirkan tiga program unggulan yang menyasar efisiensi waktu. Melalui inovasi ASEL Bangkit & Tuntas, setiap bayi yang lahir di RSUD kini otomatis mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebelum meninggalkan rumah sakit.
Sementara itu, program SIADULIM dan PDKT Kito disiapkan untuk mendesentralisasi layanan adminduk di wilayah barat dan timur, seperti Kluet Utara dan Labuhan Haji Timur. Strategi ini diharapkan mampu mengurai antrean panjang di kantor pusat.
Ujian Realisasi di Lapangan
Meski dibalut teknologi dan sistem baru, Bupati mengingatkan jajarannya agar inovasi ini tidak sekadar menjadi seremoni di atas kertas. Ia mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk terus melakukan pembaruan fungsi secara berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan inovasi adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Bupati.
Dengan peluncuran ini, Pemerintah Aceh Selatan berupaya mengubah stigma birokrasi yang lamban menjadi layanan yang inklusif dan responsif, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini minim akses. (Id)
