Aceh Selatan, 86News.co – Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai perlu disikapi secara bijak dan konstruktif agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ali Basyah atau yang akrab disapa Irhafa Manaf, mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak pada saling menyalahkan dalam menyikapi persoalan JKA yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Irhafa, fokus utama yang harus dikedepankan saat ini adalah mencari solusi konkret demi memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan secara layak.
“Kita berharap semua pihak bisa menahan diri dan tidak saling menyalahkan. Termasuk di tingkat DPRA, jangan terus-menerus membangun polemik dengan menyalahkan Sekda Aceh. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi, bukan perdebatan berkepanjangan di ruang publik,” kata Irhafa, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai persoalan JKA merupakan isu yang kompleks karena berkaitan langsung dengan kondisi fiskal daerah, tata kelola administrasi, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, penyelesaiannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui pendekatan politik yang saling berhadapan, melainkan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kerja sama lintas lembaga.
Menurut Irhafa, Pemerintah Aceh, DPRA, BPJS Kesehatan, serta pemerintah kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah penyelesaian yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Semua pihak tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Jangan sampai energi kita habis untuk saling menyudutkan, sementara masyarakat justru menunggu kepastian layanan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa JKA selama ini menjadi salah satu instrumen penting perlindungan sosial masyarakat Aceh, khususnya bagi kelompok kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan pemerintah.
Karena itu, menurut dia, setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan ke ruang publik seharusnya mampu menciptakan ketenangan dan optimisme di tengah masyarakat, bukan justru memperuncing keadaan.
Panglima Ir menilai dinamika dan kritik dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat lahirnya solusi.
“Kita semua tentu ingin JKA tetap berjalan baik dan masyarakat tetap terlindungi. Maka yang diperlukan sekarang adalah semangat kolaborasi dan kebersamaan untuk memperbaiki persoalan yang ada,” katanya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik maupun sektoral, sehingga polemik yang berkembang tidak semakin membebani masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana rakyat tetap bisa berobat dengan tenang dan mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” ujar Irhafa. (id)
