PURWOREJO, 86News.co – Program Makan Bergizi Gratis MBG di Purworejo kecolongan. Dapur SPPG Mranti yang memasok makanan ke SMPN 2 Purworejo terbukti beroperasi tanpa izin lengkap dan membuang limbah langsung ke selokan.
Padahal sebelumnya, menu dari dapur ini sempat ditemukan benda mirip ulat.
Yayasan Adieri Wadah Kasih yang mengelola SPPG Mranti di Dusun III, Kelurahan Mranti, kini terseret dua pelanggaran sekaligus: melanggar aturan bangunan dan aturan lingkungan.
Izin Nol, Tapi Sudah Beroperasi
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Purworejo, Riski Khozari, buka suara. SPPG Mranti belum punya Persetujuan Bangunan Gedung PBG dan Sertifikat Layak Fungsi SLF.
“SPPG Mranti sampai saat ini belum mengajukan PBG maupun sertifikat layak fungsinya. Sampai saat ini di Purworejo kita belum mengeluarkan satupun PBG atau SLF kepada SPPG yang sudah beroperasi,” kata Riski saat dikonfirmasi pada Senin (18/05/2026).
Artinya, dapur yang sudah menyuplai ribuan porsi MBG itu berjalan di luar koridor hukum.
Proses yang benar menurut PUPR adalah NIB via OSS, lalu komitmen KKPR, dokumen lingkungan SPPL atau Amdal, baru kemudian PBG. Semua tahapan itu dilewati.
Limbah Masuk Selokan, 4 Aturan Dilanggar
Sementara itu, DLH Purworejo menemukan pelanggaran yang lebih nyata di lapangan. SPPG Mranti tidak punya IPAL dan membuang air limbah cair langsung ke saluran belakang.
“SPPG Mranti jadi sorotan karena pelanggaran paling mencolok dari 52 titik dapur SPPG MBG di Purworejo,” ujar Kepala DLH Purworejo, Wiyoto.
Menurutnya, SPPG Mranti melanggar PP No. 22/2021, Permen LH No. 11/2025, Peraturan BGN No. 1/2026, dan Kepmen LH No. 2760/2025. Keempat aturan itu mewajibkan setiap dapur mengolah limbah sebelum dibuang dan lolos baku mutu.
Standarnya jelas. Untuk debit 3-5 m³ per hari, dapur wajib punya grease trap, bak equalisasi, pengolahan biologis, dan klorinasi. Tanpa itu, limbah berisiko mencemari lingkungan dan kesehatan warga.
Sanksi Ada, Tapi Belum Ditegakkan
Riski menyebut pengawasan ada di tangan Bupati melalui DPMPTSP. Sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas. Proses masih sebatas koordinasi antar OPD.
“Program ini bagus, tapi perizinannya harus dipenuhi dulu. Kalau tidak, risikonya ditanggung masyarakat,” kata Riski.
Kasus SPPG Mranti memperlihatkan ironi program nasional. MBG digembar-gemborkan untuk menyehatkan anak sekolah, tapi dapur pelaksananya justru beroperasi tanpa legalitas dan mengabaikan standar lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, SPPG Mranti masih beroperasi seperti biasa. (Ananto)
