86NEWS.CO – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.876 per dolar Amerika Serikat pada akhir Mei 2026 kembali menjadi pengingat bahwa perekonomian Indonesia masih rentan terhadap dinamika global. Ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta penguatan dolar AS telah menciptakan tekanan yang tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga berbagai negara berkembang lainnya. Dalam situasi tersebut, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa industri perbankan nasional masih berada dalam kondisi stabil dan resilien tentu menjadi kabar yang menenangkan.
Data yang dirilis OJK menunjukkan bahwa hingga April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh simpanan dalam rupiah yang meningkat 11,49 persen, sementara simpanan valuta asing (valas) tumbuh 10,87 persen. Dari sisi likuiditas, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen, sedangkan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK masing-masing mencapai 111,13 persen dan 25,39 persen, jauh di atas ketentuan minimum regulator.
Di sisi permodalan, industri perbankan juga memiliki bantalan yang kuat dengan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi. Risiko nilai tukar pun relatif terkendali karena Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi tekanan eksternal yang sedang berlangsung.
Namun demikian, di balik berbagai indikator yang menggembirakan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Stabilitas sektor perbankan tidak boleh dimaknai sebagai cerminan bahwa seluruh fondasi ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sama kuatnya. Sejarah berbagai krisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor keuangan sering kali mampu bertahan lebih lama dibandingkan sektor riil yang sesungguhnya menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Pertumbuhan DPK yang tinggi memang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Akan tetapi, pertumbuhan dana masyarakat yang tersimpan di bank belum tentu menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi produktif. Dalam banyak kasus, peningkatan simpanan justru dapat mengindikasikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat memilih menahan konsumsi maupun investasi karena ketidakpastian ekonomi yang meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Stabilitas perbankan seharusnya tidak hanya diukur dari tingginya dana yang tersimpan dalam sistem keuangan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu disalurkan menjadi investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan simpanan valas yang masih berada pada kisaran 15 hingga 16 persen dari total DPK memang dinilai wajar oleh OJK. Namun, fenomena tersebut juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian pelaku ekonomi mulai melakukan diversifikasi aset untuk mengantisipasi ketidakpastian nilai tukar. Secara ekonomi, perilaku ini merupakan respons yang rasional. Akan tetapi, apabila tren tersebut terus meningkat, hal ini dapat menjadi indikator melemahnya kepercayaan terhadap stabilitas rupiah dalam jangka panjang.
Lebih jauh lagi, pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai akibat dari faktor eksternal. Nilai tukar yang rentan juga mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, barang modal, dan energi masih relatif tinggi. Akibatnya, setiap kali terjadi gejolak global atau penguatan dolar AS, tekanan terhadap rupiah hampir selalu berulang.
Di sinilah letak kritik yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selama ini, respons kebijakan sering kali lebih berfokus pada upaya menjaga stabilitas jangka pendek melalui instrumen moneter dan intervensi pasar keuangan. Langkah tersebut memang penting, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural yang lebih mendasar agar ketahanan ekonomi nasional tidak terus bergantung pada kondisi eksternal.
Pertama, pemerintah perlu mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan sektor manufaktur berbasis nilai tambah. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun atau permintaan dunia melemah, penerimaan devisa nasional ikut tertekan dan berdampak pada nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, hilirisasi industri harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada pengembangan industri teknologi menengah dan tinggi yang memiliki daya saing global.
Kedua, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal melalui kebijakan substitusi impor yang lebih terukur dan realistis. Ketergantungan yang berlebihan terhadap impor menyebabkan biaya produksi domestik sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Akibatnya, pelemahan rupiah dengan cepat berubah menjadi inflasi biaya (cost-push inflation) yang membebani dunia usaha dan masyarakat.
Ketiga, kenaikan harga minyak dunia yang saat ini menjadi salah satu sumber tekanan ekonomi harus dijadikan momentum untuk mempercepat transisi energi nasional. Ketergantungan terhadap energi fosil impor tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko fiskal ketika pemerintah harus menjaga stabilitas harga energi domestik. Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi harus menjadi agenda prioritas pembangunan jangka panjang.
Keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa stabilitas sektor perbankan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan sektor riil. Kredit produktif bagi UMKM, industri manufaktur, pertanian modern, dan ekonomi hijau perlu diperluas. Tanpa penguatan sektor-sektor tersebut, stabilitas perbankan berisiko hanya menjadi indikator kesehatan sektor keuangan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, pemerintah perlu memperkuat kebijakan inovasi nasional. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun melalui cadangan devisa atau permodalan perbankan yang kuat, tetapi juga melalui kemampuan menghasilkan produk dan teknologi yang memiliki daya saing global. Investasi pada penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia.
Di tengah berbagai tantangan global saat ini, koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) patut diapresiasi. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan mencegah munculnya risiko sistemik. Namun, stabilitas keuangan yang berhasil dijaga hari ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi ekonomi yang lebih mendalam.
Pada akhirnya, ketahanan perbankan Indonesia memang menunjukkan capaian yang positif dan layak diapresiasi. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS seharusnya menjadi peringatan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Stabilitas perbankan adalah fondasi penting, tetapi fondasi yang kuat harus dibangun di atas struktur ekonomi yang juga kokoh.
Karena itu, fokus kebijakan pemerintah ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, melainkan juga mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri, peningkatan produktivitas, pengembangan inovasi, transisi energi, dan pemberdayaan sektor riil. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi gejolak global, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Mfd)
Oleh : Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar FEB – Asdir II PPs UMI Makassar
