Bandung, -86News co.- 14 Juni 2026 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam terkait permasalahan teknis yang melanda pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Jawa Barat Minggu 14/06/2026
Ia secara tegas memanggil pengembang aplikasi yang bertanggung jawab atas pembuatan sistem tersebut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
dilansir unggahan intagram pribadinya dedimulyadi71 Menurut penjelasan Gubernur, kesalahan mendasar terjadi karena pengembang memilih membangun sistem aplikasi sepenuhnya dari nol, tanpa memanfaatkan pengalaman, standar, maupun kerangka kerja yang telah teruji dan terbukti stabil dari sistem-sistem sebelumnya. Keputusan ini dinilai tidak cermat dan kurang mempertimbangkan aspek kesiapan teknis, sehingga berujung pada terjadinya gangguan,
kegagalan akses, dan kesalahan data secara masif yang melanda hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Ribuan calon siswa dan orang tua mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran, verifikasi data, hingga melihat hasil seleksi, yang akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
“Saya sangat geram dan kecewa. Mengapa harus membuat sistem baru sepenuhnya dari awal, padahal sudah banyak referensi dan pengalaman yang bisa dijadikan acuan agar berjalan lancar? Akibatnya, sistem ini justru sering mengalami eror, macet, dan tidak dapat diandalkan. Hal ini sangat merugikan proses pendidikan anak-anak kita. Pengembang harus mempertanggungjawabkan kelalaian ini,” tegas gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi.
Selain menangani permasalahan teknis yang terjadi pada aplikasi, Gubernur juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik kecurangan dalam proses seleksi. Beredar informasi yang menimbulkan keraguan, di mana diduga terdapat oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memainkan hasil seleksi demi keuntungan pribadi.
Menyikapi hal tersebut, Dedi Mulyadi secara terbuka memberikan tantangan sekaligus ajakan kepada seluruh warga Jawa Barat. Ia mendorong masyarakat, orang tua siswa, maupun pihak yang mengetahui informasi, untuk berani melaporkan jika menemukan atau mengetahui adanya praktik tidak terpuji, khususnya dugaan jual beli kursi sekolah.
“Saya tantang seluruh warga Jawa Barat untuk berani berbicara dan melapor. Jika ada yang mengetahui nama oknum guru, kepala sekolah, maupun pejabat yang terlibat dalam permainan, memanipulasi data, atau melakukan jual beli kursi, laporkan saja secara langsung kepada kami atau aparat penegak hukum. Jangan biarkan masa depan anak-anak yang berprestasi dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dengan tegas.
Namun demikian, Gubernur juga menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan harus didasari oleh kebenaran dan dilengkapi dengan bukti yang nyata, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan agar proses penanganan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan fitnah yang merugikan pihak lain.
“Laporan harus disertai bukti konkret, bisa berupa rekaman percakapan, pesan tertulis, bukti transaksi, atau dokumen lain yang mendukung. Jika buktinya jelas dan terbukti, saya jamin pelakunya akan langsung diproses hukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar terwujud, di mana setiap siswa mendapatkan haknya berdasarkan usaha dan kemampuan, bukan karena membeli posisi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem aplikasi SPMB agar dapat berjalan stabil dan aman. Di sisi lain, pengawasan terhadap seluruh tahapan proses seleksi juga akan diperketat. Gubernur menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dunia pendidikan di Jawa Barat, menciptakan sistem yang transparan, bersih, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh generasi muda.
Penulis : Wawan
#DediMulyadi #SPMB2026 #PendidikanJabar #SistemSPMB #KecuranganPendidikan #JualBeliKursi #KeadilanPendidikan
