Bandung -86News co. – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi secara mendalam polemik yang menyelimuti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026. Banyaknya keluhan dan kekecewaan orang tua karena anaknya tidak tertampung di sekolah negeri dijawab dengan pengakuan jujur dan solusi nyata dari pemimpin daerah.Jawa Barat Selasa 16/06/2026
Dilansir unggahan vidio pribadinya dedimulyadiofficial. gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kekecewaan masyarakat adalah hal yang wajar dan tidak dapat disalahkan kepada orang tua maupun siswa. “Apabila banyak orang tua yang marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tua, melainkan tanggung jawab kami selaku penyelenggara negara yang belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pengajar yang cukup bagi seluruh calon murid,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini dibutuhkan sekitar 8.500 orang guru dan tenaga kependidikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Jawa Barat. Keterbatasan daya tampung inilah yang membuat seleksi menjadi hal yang harus dilalui, sehingga persaingan tidak dapat dihindari.
Terkait usulan untuk kembali menggunakan sistem Nilai EBTANAS Murni (NEM) sebagai dasar seleksi, Gubernur menyatakan setuju dengan gagasan tersebut. Namun, ia menegaskan hal itu tidak dapat diberlakukan secara sepihak karena aturan penerimaan siswa diatur secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kami hanya melaksanakan ketentuan yang ada; jika diberikan kewenangan, saya akan membuat sistem seadil dan semudah mungkin bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi nyata bagi siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri, Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengarahkan agar mereka tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memberikan jaminan: biaya pendidikan akan digratiskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.
“Yang terpenting adalah anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Bagi yang tidak tertampung di sekolah negeri, sekolah swasta adalah alternatif yang layak. Dan bagi yang tidak mampu secara ekonomi, kami pastikan pemerintah menanggung biayanya agar tidak ada yang putus sekolah,” pungkasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan hak pendidikan setiap warga Jawa Barat tetap terpenuhi, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan negeri yang sedang terus diupayakan peningkatannya.
penulis : Wawan
#SPMB2026 #DediMulyadi #PendidikanJabar #GratisPendidikan #SekolahSwasta #AksesPendidikan #PemprovJabar
