JAKARTA, KICAUNEWS.COM- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI), Rusdi Ali Hanafia mendorong pemerintah agar segera melakukan percepatan terhadap pemanfaatan lahan tidur milik negara, sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan, optimalisasi lahan yang selama ini belum produktif, khususnya lahan-lahan yang ada di sekitar aliran sungai dan memiliki akses irigasi alami, dapat dijadikan sebagai solusi konkret untuk memperluas basis produksi pangan nasional, sekaligus menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Masih banyak lahan negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari sisa pembangunan jalan tol hingga aset pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten. Ini harus segera dipetakan dan diaktifkan untuk kepentingan pangan rakyat,” kata Rusdi, Rabu (18/6) melalui keterangan tertulis.
Menurut Rusdi, langkah tersebut selaras dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat swasembada pangan nasional.
Pemerintah sebelumnya mencatat produksi pangan nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 31 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Selain itu, Rusdi menambahkan, pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 480 ribu hektare hingga 2026 untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi setiap tahun.
Hasil produksi pangan dari lahan-lahan tidur itu, kata Rusdi, dapat disalurkan langsung ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar harga jual lebih murah dan distribusi lebih efisien.
Ia menilai pola distribusi berbasis koperasi desa dapat mempersingkat rantai pasok sehingga masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kalau hasil pangan langsung masuk ke KDMP, mata rantai distribusi menjadi lebih pendek. Dampaknya harga sembako bisa ditekan dan masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok,” tambahnya.
Selain itu, Rusdi juga mendorong agar skema teknis distribusi dibahas secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga desa. Menurutnya, setiap kota dan kabupaten bisa difokuskan pada komoditas yang berbeda sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Daerah pegunungan bisa fokus hortikultura, dataran rendah fokus padi, wilayah pesisir fokus perikanan. Tinggal dibahas apakah akan dibedakan berdasarkan potensi wilayah atau diseragamkan sesuai kebutuhan nasional,” katanya.
Ia menegaskan, pemanfaatan lahan tidur harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas harga.
“Jangan sampai tanah negara dibiarkan tidur sementara rakyat masih menghadapi harga sembako yang tinggi. Ini momentum untuk membangun sistem pangan yang kuat dari pusat hingga desa,” tutup Rusdi. (Haji Merah)
