Padang lawas, 86News.co — Asrul azis Piliang salah satu konsultan pembangunan Padanglawas, beliau angkat bicara mengenai polemik penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK).
Menurut beliau banyak masyarakat mendesak agar alokasi dana desa untuk BIMTEK dihapuskan, lantaran dinilai tidak efisien, kurang transparan, dan minim dampak nyata bagi masyarakat desa.
Terkait biaya BIMTEK menurut nya sering kali terlalu besar, dan hanya menghambur-hamburkan uang negara, sementara manfaatnya hampir tidak dirasakan oleh masyarakat,” kata Asrul kepada awak media Minggu (27/4).
Asrul menjelaskan, dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program pengentasan kemiskinan. Katanya.
Namun anggaran untuk BIMTEK, yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga honor narasumber, kerap mencapai puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta per kegiatan pungkas Asrul.
“Kalau kita lihat di lapangan, sering sekali BIMTEK ini hanya bersifat seremonial. Tidak ada perubahan yang nyata setelah peserta pulang dari pelatihan,” tambahnya.
Lebih jauh, Asrul juga mengungkapkan adanya indikasi praktik korupsi dan mark-up dalam pelaksanaan BIMTEK. Ia menyebut biaya hotel, honor narasumber, dan transportasi kerap tidak sesuai dengan harga sebenarnya di lapang
Dana desa yang seharusnya diserap untuk rakyat, justru bocor di kegiatan-kegiatan seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, proses pengadaan BIMTEK dinilai kurang transparan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui besaran anggaran, siapa penyelenggaranya, hingga tujuan spesifik kegiatan. Akibatnya timbul kecurigaan terhadap modus “menghabiskan anggaran dana desa melalui BIMTEK .
Asrul juga menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa BIMTEK biasanya hanya diikuti oleh perangkat desa atau kelompok tertentu, tanpa melibatkan masyarakat luas dalam perencanaan maupun evaluasinya
Masyarakat tidak pernah diajak menentukan apakah pelatihan ini benar-benar dibutuhkan,” kritiknya atau hanya begitu – gitu aja?.
Menurut Asrul, di banyak desa di Padanglawas, masih ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Ia menilai alokasi dana untuk BIMTEK saat ini tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa
Namun demikian, Asrul menegaskan bahwa BIMTEK sebenarnya tetap memiliki nilai positif, asalkan dilaksanakan dengan baik.tutup Asrul
Penulis : As-hap
