Cicalengka Kab Bandung – Pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase di lingkungan RT 01 RW 04, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, yang dikerjakan oleh CV Ziola Pratama dengan pagu anggaran sebesar Rp155.880.000, saat ini menjadi sorotan serius dari masyarakat dan pengamat pelaksanaan pembangunan. Proyek yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai ketentuan hukum maupun standar teknis yang berlaku.Desa tangwangi Kac Cicalengka kab Bandung Senin 29/06/2026
Berdasarkan pantauan dan verifikasi di lapangan Media 86News co., salah satu temuan mendasar yang menjadi perhatian adalah minimnya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan. Papan informasi proyek yang seharusnya memuat data lengkap mengenai volume pekerjaan, spesifikasi ukuran teknis, jadwal pelaksanaan, hingga sumber dan besaran anggaran, ternyata tidak menyajikan data tersebut secara jelas dan rinci. Kondisi ini diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan transparansi di setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan.
Selain masalah transparansi, pelaksanaan konstruksi di lapangan juga menuai kekhawatiran. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses pemasangan pondasi saluran drainase tidak dilakukan sesuai standar teknis yang ditetapkan. Penggalian lahan untuk pondasi dinilai tidak memadai dan tidak memenuhi kedalaman serta kekokohan yang disyaratkan. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi acuan mutlak dalam setiap pekerjaan bangunan guna menjamin keamanan, kekuatan, dan daya tahan konstruksi.
Mengingat lokasi pekerjaan berada di daerah yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai wilayah dengan potensi risiko lingkungan, pelaksanaan yang tidak sesuai standar dikhawatirkan justru menimbulkan bahaya baru. Saluran yang tidak dibangun dengan pondasi yang kuat dikhawatirkan tidak mampu menahan aliran air hujan saat curah hujan tinggi, sehingga berisiko menyebabkan kerusakan dini, genangan air, hingga meningkatkan potensi longsor tanah yang dapat membahayakan keselamatan dan aset warga sekitar.
Dari sisi hukum dan keuangan negara, jika hasil pemeriksaan lanjutan nantinya membuktikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang berujung pada kerugian keuangan negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi tegas. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi denda administratif, pemutusan hubungan kerja dan kontrak secara sepihak, hingga tuntutan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat penggunaan anggaran bersumber dari keuangan negara/daerah.
Di tengah berbagai temuan tersebut, peran dan ketegasan fungsi pengawasan dari Korwil Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Dinas PUPR Kabupaten Bandung, serta Pemerintah Kecamatan Cicalengka pun menjadi hal yang dipertanyakan publik. Masyarakat menilai pengawasan yang dilakukan selama ini belum berjalan optimal sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Untuk itu, warga Desa Tanjungwangi secara tegas menuntut kepada seluruh instansi terkait agar segera mengambil langkah nyata. Permintaan tersebut meliputi: pelaksanaan audit dan pemeriksaan teknis serta administrasi secara menyeluruh, perbaikan seluruh bagian pekerjaan yang tidak sesuai standar agar memenuhi syarat keamanan, keterbukaan akses terhadap seluruh data dan dokumen proyek, serta penjatuhan sanksi yang setimpal dan tegas kepada pihak pelaksana maupun pihak mana pun yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap agar proyek ini tidak hanya sekadar menjadi kegiatan administrasi semata, melainkan benar-benar selesai dengan kualitas terbaik, berfungsi sesuai tujuan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kenyamanan dan keselamatan warga Desa Tanjungwangi dan sekitarnya.
Penulis : Wawan
