Garut, 86News.co – Bapak Ipi Mupliana, Bendahara Yayasan Madrasah RA Nur Rahman di Kampung Segleng, RW 08, Desa Paas, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOPRA).
Dalam menyampaikan hari kamis tanggal 13 Maret 2025. Kepada wartawan melalui WhatsApp, Ipi Mupliana menyoroti pemotongan anggaran hingga 50% dalam setahun, yang dinilai sangat berdampak pada operasional madrasah, terutama dalam membayar honor guru, pemeliharaan fasilitas, dan kebutuhan administrasi lainnya.
“Kami sengsara, yang menjalankan yayasan ini bukan orang kaya. Pendidikan Islam jangan dikebiri. Bukannya ditingkatkan, malah dipotong. Sekarang kami mau berbicara kepada siapa?” tegasnya.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Agama dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mengembalikan atau bahkan meningkatkan alokasi dana BOS dan BOPRA bagi madrasah.
Berdasarkan laporan yang ia sampaikan, madrasahnya hanya menerima dana sekitar Rp12.600.000 per tahun, jauh di bawah kebutuhan operasional yang mencapai Rp25 juta per tahun untuk honorarium guru serta kebutuhan operasional lainnya.
Yang lebih mengejutkan, dalam waktu dua jam setelah pemotongan 50%, alokasi dana BOPRA tiba-tiba berubah menjadi nol pada hari yang sama, 13 Maret 2025.
“Kalau seperti ini terus, madrasah kami bisa tutup pada bulan Juni. Kami mohon perhatian dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Agama untuk mengembalikan dana ini demi kelangsungan pendidikan Islam di Indonesia,” tambahnya.
Pihak madrasah kini menunggu respons dari pemerintah terkait kebijakan ini, dengan harapan ada solusi yang berpihak pada pendidikan Islam dan keberlangsungan lembaga pendidikan berbasis agama.
MUKRIN
