Banyuasin, 86News.co — Guna menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berkualitas dan sesuai regulasi, Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP.,M.SI, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Erwin Ibrahim, ST.,MM.,M.BA.,IPU.,ASEAN Eng, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Auditorium Pemkab Banyuasin pada Kamis (6/2/2025).
Forum konsultasi publik ini dipandang sebagai momen strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan yang responsif terhadap isu-isu strategis, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Muhammad Farid menekankan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ia menyebutnya sebagai wadah bagi Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi, bersinergi, dan berharmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran terkait isu-isu strategis yang perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2026. Pj Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang terarah, sinergis, transparan, dan partisipatif dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.
“Hasil yang kita harapkan dari konsultasi publik ini adalah tercapainya kesepakatan dan komitmen dari seluruh stakeholder terkait keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kesepakatan ini beserta masukan dan saran akan kita tuangkan dalam berita acara kesepakatan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2026,” jelas Pj Bupati.
Lebih lanjut, Pj Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk fokus pada target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2026. Ia juga meminta mereka untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja, serta segera menyusun strategi dan rencana aksi untuk memastikan target tercapai.
“Dalam menyusun RKPD, kita wajib berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional, khususnya Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Litbang yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, menyampaikan laporannya. Ia menjelaskan bahwa konsultasi publik ini adalah forum diskusi rancangan awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan. Sekda juga memaparkan isu-isu strategis Kabupaten Banyuasin Tahun 2026, yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemandirian ekonomi daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Ia juga menyoroti penurunan angka kemiskinan ekstrem di Banyuasin, dari 0,56% pada tahun 2023 menjadi 0,49% pada tahun 2024.
“Tahapan pembangunan tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam meletakkan dasar-dasar transformasi dan menjadi fondasi pertumbuhan di tahap berikutnya. Oleh karena itu, RKPD 2026 difokuskan pada penguatan fondasi peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Sekda Erwin.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim menambahkan bahwa forum konsultasi publik ini memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:
1. Menyebarluaskan dokumen perencanaan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Menghimpun ide, gagasan, dan pemikiran kreatif dari para pemangku kepentingan.
3. Mengoptimalkan peran serta partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.
4. Membangun komunikasi dan keterpaduan dengan memanfaatkan jaringan stakeholder pembangunan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan Pusat dan Daerah.
(/Red)
