Aceh Selatan, 86News.co — Menyikapi menguatnya isu kenaikan harga bahan pokok dan gejolak distribusi BBM di Aceh Selatan, tokoh muda Al-Rijal kembali menyerukan pernyataan tegas dan berwibawa.
Ia menekankan bahwa di tengah situasi Aceh yang baru saja dilanda banjir dan longsor, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat, terukur, dan tidak memberi ruang sedikit pun kepada para pelaku penyimpangan harga.
Menurut Al-Rijal, pemerintah daerah memegang mandat moral dan politik untuk memastikan stabilitas harga berjalan dalam koridor yang adil. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa tanpa keterlibatan tegas dari aparat penegak hukum, terutama terkait peredaran BBM, masyarakat tetap akan menjadi korban praktik spekulasi.
“Saya meminta Bupati Aceh Selatan untuk menempatkan stabilitas harga—khususnya BBM—sebagai prioritas strategis. Pemerintah tidak cukup hanya memantau, tetapi harus mengambil langkah konkret dan komprehensif agar tidak ada ruang bagi pedagang siluman yang memainkan harga demi keuntungan pribadi,” tegas Al-Rijal. Selasa (2/12/2025)
Ia menyoroti fenomena yang dirasakan masyarakat belakangan ini, di mana keberadaan pedagang siluman yang menjual BBM eceran dengan harga melambung telah menyekik ekonomi warga, khususnya di masa pemulihan pascabencana.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kuat kemungkinan Ada jaringan yang dengan sengaja memonopoli dan mempermainkan alur BBM. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi tindakan yang merusak tatanan sosial dan mengkhianati keadaan Aceh yang sedang berduka,” kata Al-Rijal.
Ia menambahkan bahwa dalam beberapa laporan masyarakat, justru muncul kesan seolah para pedagang siluman ini ‘dimanjakan’, bahkan masih dilayani oleh oknum tertentu, termasuk dalam pembelian kebutuhan harian. Menurutnya, tindakan demikian hanya memperkuat praktik ilegal tersebut.
“Saya berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait, melakukan bersih-bersih tanpa kompromi. Jangan sampai ada oknum yang justru memberi ruang, apalagi ikut membeli kepada pedagang siluman minyak eceran. Itu tidak boleh terjadi. Aparat harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat, bukan memperkuat jaringan yang merugikan,” ujar Al-Rijal dengan nada sangat serius.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap bahan pokok dan BBM harus dilakukan secara ketat, terukur, dan berkelanjutan. Mulai dari distributor, SPBU, agen LPG, hingga pedagang kecil, semua mata rantai distribusi harus dalam kontrol pemerintah dan aparat pengawas.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik. Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Ketegasan dalam mengamankan rantai pasok dan menindak permainan harga merupakan wujud nyata tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mendesak adanya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, termasuk Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Saya percaya, dengan ketegasan Bupati Mirwan MS serta langkah nyata dari aparat penegak hukum, persoalan ini dapat dibereskan. Masyarakat butuh kepastian, bukan alasan. Ketenangan mereka adalah prioritas yang tidak boleh dinegosiasi,” tutup Al-Rijal. (Id)
